PR Infrastruktur Sangatta Selatan : Langganan Banjir hingga Ada Dusun Belum Teraliri Listrik

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Status sebagai kawasan perkotaan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di Sangatta Selatan. Di balik posisinya sebagai wilayah penyangga ibu kota kabupaten, sejumlah persoalan mendasar masih membelit warga, terutama terkait banjir dan infrastruktur dasar yang belum memadai.

Permukiman di bantaran sungai seperti Kampung Kajang, Kampung Tengah, Masabang, hingga Kilometer 1 menjadi langganan genangan saat hujan deras turun. Kondisi ini diperparah dengan sistem drainase yang belum terbangun secara permanen dan terintegrasi.

Camat Sangatta Selatan, Dewi Dohi, menegaskan persoalan tersebut sudah berulang kali disampaikan, namun belum tertangani secara menyeluruh.

“Setiap tahun kami sampaikan, tapi sampai sekarang masih ada dusun yang belum teraliri listrik. Padahal wilayah ini sudah masuk kawasan perkotaan,” ujar Dewi.

Dia menjelaskan, sejumlah ruas jalan belum dilengkapi drainase permanen yang terhubung langsung ke badan penerima air. Akibatnya, aliran hujan justru meluber ke kawasan permukiman warga.

“Akses jalan kita itu belum ada drainase permanen yang terhubung langsung ke badan penerima, contohnya di jalan poros KM 1. Air buangan malah mengalir ke pemukiman yang berada di bawah gunung,” jelasnya.

Selain banjir, persoalan listrik juga masih menghantui beberapa dusun seperti Sungai Tabuan, Sangkima, dan Teluk Lombok.

Sebagian warga masih mengandalkan penerangan terbatas meski wilayahnya telah berstatus kawasan perkotaan.

Dalam menyikapi banjir, pemerintah saat ini mendorong pendekatan adaptif kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan, mengingat relokasi dinilai membutuhkan anggaran besar dan proses panjang.

“Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana mensosialisasikan supaya bangunan-bangunan ini bisa beradaptasi dengan banjir, terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan,” terangnya.

Di sisi lain, Dewi turut mengungkapkan arah pembangunan yang dianggap belum menyentuh kebutuhan utama warga.

Dia menilai masih banyak proyek pembukaan badan jalan baru di kawasan yang belum berpenghuni, sementara jalan penghubung antar desa justru belum tersedia secara memadai.

“Kalau saya telusuri, pembangunan badan jalan baru itu banyak yang tidak bertuan. Tidak ada masyarakat di posisi jalan-jalan baru itu,” katanya.

Hingga kini, Sangatta Selatan bahkan belum memiliki jalan kolektor antar desa dan masih mengandalkan akses milik perusahaan.

Dampaknya, distribusi hasil pertanian warga terhambat dan biaya transportasi ke pusat kota semakin tinggi.

Keterbatasan akses ini juga berimbas pada sektor pendidikan. Sebagian anak dari desa terpencil memilih berhenti sekolah setelah lulus SMP karena jarak tempuh dan biaya menuju sekolah lanjutan di pusat kota cukup memberatkan.

Melihat kondisi tersebut, Dewi berharap ada keberanian untuk menggeser prioritas anggaran agar pembangunan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Bentuk pembiayaannya seperti apa silakan, yang penting kebutuhan masyarakat ini benar-benar direalisasikan,” pungkasnya. (*)