Penertiban PKL Masih Jadi Sorotan, DPRD Samarinda Dorong Penetapan Zona Khusus

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Maraknya penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda dinilai menjadi sinyal perlunya kebijakan yang lebih terarah dari pemerintah daerah. DPRD Kota Samarinda mendorong Pemkot segera membentuk regulasi dan menetapkan zona khusus agar penataan PKL berjalan adil tanpa mengorbankan sumber penghidupan masyarakat kecil.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan bahwa selama ini penertiban yang dilakukan masih bersifat reaktif dan tidak disertai konsep penataan jangka panjang.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas agar upaya menjaga ketertiban kota tidak menimbulkan keresahan sosial.

“Masalah ini tidak akan selesai kalau aturannya sendiri belum jelas,” tegas Iswandi, Jumat (7/11/2025).

Ia menilai, ketiadaan regulasi yang mengatur lokasi dan mekanisme berjualan menjadi akar persoalan. Akibatnya, PKL sering kali menjadi korban penertiban tanpa tahu ke mana mereka harus berpindah.

“Jangan sampai mereka hanya disuruh pergi tanpa tahu ke mana harus pindah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iswandi menyebut bahwa penetapan zona khusus PKL bisa menjadi langkah konkret yang menguntungkan kedua pihak. Pemerintah tetap dapat menjaga ketertiban dan estetika kota, sementara pedagang memiliki tempat yang legal untuk mencari nafkah.

“Kalau ada zona khusus, pedagang bisa lebih tenang dan masyarakat juga lebih tertib,” tuturnya.

Selain regulasi, Iswandi juga menekankan pentingnya sosialisasi dan dialog antara Pemkot dan pedagang. Ia menilai, banyak gesekan di lapangan terjadi karena kurangnya komunikasi dan informasi terkait kebijakan relokasi maupun batas area berdagang.

“Kalau aturannya sudah jelas dan disosialisasikan tapi masih dilanggar, wajar kalau ditertibkan. Tapi kalau belum ada tempat dan waktu yang pasti, bagaimana mereka mau berjualan dengan tenang?” ujarnya.

DPRD Samarinda, lanjut Iswandi, siap mendukung penyusunan perda atau perwali yang mengatur tata kelola PKL secara menyeluruh.

Ia berharap, kebijakan baru nantinya mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan kota dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.

“Kami ingin ke depan ada aturan jelas. PKL tertib, kota indah, dan ekonomi tetap hidup,” pungkasnya.