Pendapatan Daerah Naik Jadi Rp 5,7 Triliun, Pemkab Kutim Sampaikan Tanggapan Fraksi DPRD

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan layanan dasar masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XIV DPRD Kutim yang digelar di Ruang Sidang Utama, Rabu (26/11/2025), dengan agenda tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi dan dihadiri para anggota dewan, jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Pemerintah Kutim hadir melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ade Achmad Yulkafilah, yang mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman dalam penyampaian resmi.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Ade Achmad, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan yang dinilai konstruktif dan strategis.

Bupati menegaskan masukan fraksi merupakan komponen penting dalam memperkuat kualitas penyusunan APBD 2026.

“Semoga melalui diskusi dan sinergi ini, kita dapat menghasilkan konsensus yang solid demi kemajuan Kabupaten Kutim,” demikian sambutan Bupati.

Salah satu poin utama yang menyita perhatian adalah capaian pendapatan daerah.

Pemerintah melaporkan peningkatan signifikan dari proyeksi awal Rp 4,8 triliun menjadi Rp 5,7 triliun pada tahap finalisasi.

Pemerintah Kutim menyampaikan apresiasi atas peran DPRD dalam memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif sehingga realisasi pendapatan dapat melampaui target.

Dalam tanggapan detail terhadap catatan fraksi, pemerintah memberikan sejumlah penjelasan.

Fraksi Keadilan Sejahtera dan Fraksi NasDem menyoroti efisiensi belanja dan akuntabilitas.

Pemerintah menegaskan komitmen mengoptimalkan pendapatan dengan prinsip kehati-hatian serta memastikan belanja daerah tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Golkar menyoroti tingginya proporsi belanja operasional dibanding belanja modal.

Pemerintah menjelaskan bahwa kondisi ini didorong kebutuhan memperkuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik prioritas.

Fraksi Demokrat menekankan pentingnya layanan dasar.

Pemerintah merespons dengan memastikan kebijakan belanja tetap berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Fraksi PPP dan Fraksi Persatuan Indonesia Raya mempertanyakan percepatan penyerapan anggaran dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pemerintah menegaskan peningkatan kualitas perencanaan dan kedisiplinan pelaksanaan program akan menjadi perhatian khusus.

Fraksi Gelora Amanah Perjuangan menyoroti pembiayaan alternatif serta dukungan bagi petani, UMKM, ekonomi desa, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Pemerintah menyatakan isu tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang dalam rencana kerja pemerintah.

Pemerintah Kutim juga merangkum sejumlah isu prioritas yang akan menjadi fokus pembahasan Rancangan APBD 2026, antara lain penguatan perencanaan anggaran, evaluasi program tahun jamak, mitigasi potensi penurunan pendapatan, serta konsistensi dalam penerapan prinsip good governance di setiap tahapan penggunaan anggaran.

Menutup penyampaiannya, Pemerintah Kutai Timur menegaskan kesiapan penuh untuk melanjutkan pembahasan APBD 2026 sesuai jadwal dan mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas layanan publik. (adv)