Pemprov Kaltim Percepat Serapan Anggaran, OPD Lamban Terancam Sanksi dari Gubernur Harum

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai memperketat disiplin pengelolaan anggaran dan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang penutupan tahun anggaran 2025.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan bahwa evaluasi jelang akhir tahun bukan sekadar rutinitas, tetapi langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan efektif.

Rudy yang di sapaan Harum,menekankan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempercepat tindak lanjut atas APBD-Perubahan 2025 yang baru saja disahkan.

“Semua OPD harus bergerak cepat mengejar target. Realisasi fisik saat ini masih 70 persen dari target 80 persen. Kita lihat pekan depan,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran menjadi penting agar manfaat program pemerintah bisa segera dirasakan masyarakat. Pemprov pun menyiapkan mekanisme reward and punishment sebagai penguat disiplin.

OPD yang tidak mencapai serapan minimal 93 persen akan menghadapi konsekuensi berupa pengurangan anggaran pada tahun berikutnya.

Selain fokus pada serapan anggaran, Pemprov Kaltim juga tengah merumuskan strategi agresif dalam meningkatkan PAD.

Harum mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama Forkopimda se-Kaltim sedang membentuk tim terpadu yang akan bekerja di lapangan mulai dari pendekatan persuasif hingga tindakan penegakan.

“Ini untuk memastikan semua kewajiban pajak daerah dipenuhi,” katanya.

Salah satu potensi PAD yang menjadi sorotan adalah kendaraan pengangkut Crude Palm Oil (CPO) Sawit yang beroperasi di Kaltim namun tidak menggunakan pelat nomor daerah. Rudy menyebut kondisi ini telah berlangsung lama dan harus segera ditertibkan.

“Kita akan segera melakukan sweeping dan razia untuk memastikan kewajiban pajak daerah dipenuhi,” tegasnya.

Pemprov menilai penertiban kendaraan CPO bukan hanya soal pajak, tetapi juga penegakan kewajiban yang berdampak pada keadilan fiskal daerah.

Dengan langkah terpadu ini, Rudy berharap PAD Kaltim dapat meningkat signifikan sehingga mampu memperkuat pembiayaan pembangunan tahun berikutnya.

Upaya evaluasi, percepatan serapan, dan optimalisasi pendapatan ini menjadi prioritas utama Pemprov Kaltim dalam memastikan sisa waktu satu bulan menuju akhir tahun anggaran dapat dimanfaatkan seefektif mungkin.