Pemkab Kutim Sinkronkan Program Daerah dengan Asta Cita Nasional

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sekaligus membahas progres awal penyusunan APBD 2026, Senin (29/12/2025).

Rapat tersebut menjadi forum konsolidasi strategis antara eksekutif dan legislatif, menyusul rekomendasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis penganggaran, tetapi juga mengkaji arah kebijakan pembangunan daerah agar tetap selaras dengan kebijakan nasional.

Salah satu poin utama rekomendasi Pemprov Kaltim adalah penyesuaian program daerah dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, mengatakan rekomendasi tersebut menitikberatkan pada penguatan program-program prioritas nasional.

“Ada MBG, termasuk Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan seterusnya. Dan itulah menjadi bahan-bahan evaluasi untuk tahun anggaran 2026,” ujar Noviari.

Dia menegaskan, rekomendasi tersebut tidak menggeser arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, program nasional tersebut telah sejalan dengan 50 program unggulan yang dijalankan Bupati Kutim, H. Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati, H. Mahyunadi.

“Oh tidak, tidak (mengganggu program Bupati, red). Alokasi APBD untuk mendukung (program Asta Cita) itu sudah ada,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas capaian serapan anggaran APBD 2025. Noviari mengungkapkan, realisasi belanja daerah telah melampaui angka 80 persen, meski belum mencapai target ideal 95 persen.

“Serapan anggaran kita untuk belanja ya sudah melebihi 80 persen. Sudah melebihi 80 persen dari target 95 persen,” tuturnya.

Capaian tersebut, kata dia, menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah ke depan.

Dari sisi pendapatan, Pemkab Kutim masih menunggu kemungkinan tambahan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Koordinasi dengan kementerian terkait terus dilakukan.

“Kita masih menunggu dalam beberapa hari ini apakah masih ada lagi transfer masuk. Itu saja disampaikan (dalam rapat),” jelas Noviari.

Dia menambahkan, upaya tersebut saat ini masih menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, hingga 8 Desember 2025 realisasi dana transfer ke daerah untuk Kutai Timur telah mencapai Rp5.636,17 miliar atau sekitar Rp5,6 triliun, setara 88,97 persen dari total pagu Rp6.335,01 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, mengapresiasi evaluasi bersama DPRD serta menyambut rekomendasi Pemprov Kaltim sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.

“Kami mengapresiasi hasil evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kami jadikan bagian dari upaya pembenahan agar perencanaan dan pelaksanaan APBD ke depan semakin baik,” ujarnya.

Bayu menegaskan, Asta Cita akan terus disinergikan dengan 50 program prioritas Pemkab Kutim sesuai visi dan misi kepala daerah.

“Asta Cita akan terus kami sinergikan dengan 50 program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Sinkronisasi ini penting agar pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional,” katanya.

Dia mengakui, setiap proses penganggaran masih memiliki kekurangan.

Namun, sejak dilantik, pihaknya berkomitmen melakukan pembenahan agar pengelolaan APBD semakin tertata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami menyadari bahwa dalam setiap pelaksanaan APBD masih terdapat kekurangan. Karena itu, mulai 2026 kami berkomitmen melakukan perbaikan agar pengelolaan anggaran lebih tertata, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Bayu. (*)