Pemkab Kutim Ikuti RDP dengan DPR RI, Bahas Kesiapan Pilkada 2024

JAKARTA,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menegaskan kesiapannya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Komitmen ini disampaikan Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (20/11/2024).

Mewakili Penjabat Bupati Kutai Timur Agus Hari Kesuma, Rizali menyampaikan laporan kesiapan Pemkab Kutim dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

“Kami terus mematangkan persiapan teknis maupun administrasi. Koordinasi intensif dengan KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat menjadi prioritas utama untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan kondusif,” ujar Rizali.

Salah satu perhatian utama Pemkab Kutim adalah tantangan distribusi logistik di wilayah yang memiliki kondisi geografis sulit, seperti daerah terpencil di Sandaran.

Rizali menjelaskan, Pemkab telah bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan logistik tiba di lokasi paling lambat lima hari sebelum pemungutan suara.

Selain logistik, Rizali juga menekankan pentingnya edukasi politik, terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

“Kami menggandeng sekolah-sekolah dan komunitas lokal untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada. Ini adalah upaya kami agar demokrasi benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” tuturnya.

Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi perhatian dalam RDP tersebut.

Rizali memastikan Pemkab Kutim telah melakukan sosialisasi kepada ASN untuk menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Kami menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin suksesnya Pilkada Serentak 2024.

Dia juga menyoroti dua aspek utama, yakni netralitas ASN yang diangkat pemerintah pusat dan pentingnya mengantisipasi dinamika daerah yang berpotensi mengganggu tahapan kritis Pilkada.

“Dinamika lokal seperti provokasi dan isu sensitif harus diantisipasi dengan baik. Kami meminta laporan rutin dari daerah agar dapat menindaklanjuti potensi masalah sebelum menjadi gangguan serius,” ujar Rifqinizamy.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menambahkan pemetaan kerawanan di daerah menjadi dasar untuk menjaga stabilitas selama Pilkada.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan, Kalimantan Timur termasuk dalam kategori rawan lima berdasarkan peta nasional, dengan fokus pada 6.274 TPS yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Pemkab Kutai Timur optimistis Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi ajang demokrasi yang inklusif, transparan, dan damai.

Rizali menegaskan dukungan dari seluruh elemen masyarakat akan menjadi kunci suksesnya pesta demokrasi ini.

“Kami percaya, dengan kerja sama yang baik dan langkah antisipatif yang tepat, Pilkada ini akan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi berkualitas yang dapat ditiru oleh daerah lain,” tutupnya. (adv)