Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Dimulai, Kontrak Rp12 Triliun Resmi Diteken

NUSANTARA, INDEKSMEDIA.ID — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memulai pembangunan kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif setelah menandatangani delapan paket kontrak konstruksi dengan total nilai Rp12,07 triliun. Penandatanganan berlangsung di Gedung Kemenko 4 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (4/12/2025).

Paket pekerjaan yang diteken meliputi pembangunan gedung DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, gedung sidang paripurna, masjid, dan sejumlah fasilitas penunjang kawasan.

Nilai kontrak terbesar adalah pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II senilai Rp1,96 triliun yang dikerjakan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (WEGE)–Nindya Karya–Wika KSO. Disusul proyek Gedung dan Kawasan MPR senilai Rp1,70 triliun oleh PT Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP KSO.

Proyek lainnya mencakup:

• Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna: Rp1,24 triliun (PT PP–Adhi Karya KSO)
• Gedung dan Kawasan DPD: Rp1,48 triliun (PT Adhi Karya–PP–Penta KSO)
• Gedung MK, KY, dan Masjid: Rp1,65 triliun (PT Adhi Karya–Deta Decon KSO)
• Gedung dan Kawasan DPR I:  Rp1,84 triliun (PT Waskita Karya–Abipraya KSO)
• Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan: Rp1,40 triliun (PT Hutama Karya–Jaya Konstruksi KSO)
• Gedung kantor pendukung: Rp769 miliar (PP–Adhi–Jakon KSO)

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan seluruh kontrak tersebut dikerjakan dengan skema tahun jamak 2025–2027. Ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian penting dari tahapan pemindahan pusat pemerintahan.

“Hari ini kami menandatangani kontrak proyek legislatif dan yudikatif. Ini sesuai target presiden agar pada 2028 IKN menjadi ibu kota politik Indonesia,” ujar Basuki.

Otorita IKN menargetkan seluruh kontraktor segera memulai pekerjaan sesuai jadwal pembangunan tahap dua. Pemerintah juga menekankan pentingnya akuntabilitas serta standar kualitas konstruksi mengingat kawasan tersebut akan menjadi pusat kerja lembaga-lembaga negara di ibu kota baru.