Pelajari Sistem Irigasi Bendungan Benteng, Mahyunadi Ingin Terapkan di Kutim

PINRANG,INDEKSMEDIA ID – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur (Kutim), H. Mahyunadi, melakukan kunjungan kerja ke Bendungan Benteng yang berada di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Selasa (29/4/2025).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mencari referensi pengelolaan sumber daya air yang dapat diterapkan di Kutim.

“Salah satu kunjungan kami di Sulawesi Selatan adalah ke Bendungan Benteng. Ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya air yang ada di Kutai Timur,” ujar Mahyunadi.

Menurut Mahyunadi, Bendungan Benteng memiliki peran vital dalam mendukung sektor pertanian di Sulsel. Bendungan ini menyalurkan air untuk mengairi ratusan ribu hektare lahan pertanian di Sidrap hingga Wajo.

“Walaupun Kutim tidak memiliki potensi bendungan sebesar ini, kita bisa mencontoh konsepnya untuk mengaliri sekitar 5.000 hektare lahan pertanian di Kutai Timur,” jelasnya.

Mahyunadi juga mengungkapkan pentingnya pembangunan proyek infrastruktur yang berjangka panjang.

Dia mencontohkan Bendungan Benteng yang dibangun sejak zaman penjajahan Belanda dan hingga kini masih berfungsi dengan baik.

“Itulah kenapa kita harus memikirkan proyek-proyek besar yang manfaatnya bisa dirasakan hingga ratusan tahun ke depan,” jelasnya.

Selain itu, Mahyunadi juga mencermati pengelolaan irigasi di wilayah tersebut, terutama terkait sedimentasi.

Dia membandingkan dengan kondisi jalur irigasi di Kaubun, Kutai Timur, yang kerap mengalami sedimentasi akibat air keruh berlumpur.

“Air di sini juga keruh, tapi tidak terjadi sedimentasi lumpur. Ini karena ada swakelola dana insidential yang dikelola Dinas PU Pinrang, yang secara rutin membersihkan jalur irigasi setiap dua tahun sekali. Ini bisa menjadi contoh untuk Kutim,” ungkap Mahyunadi.

Mahyunadi optimistis, jika pengelolaan irigasi di Kutai Timur dimaksimalkan seperti di Pinrang, maka akan muncul potensi baru untuk memperluas lahan persawahan dan meningkatkan ketahanan pangan daerah. (*)