Pandangan Umum Raperda RPJMD 2025-2029, Fraksi Demokrat Tekankan Konsistensi Program dan Kesejahteraan Rakyat

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna ke-47 yang digelar di ruang sidang DPRD, Selasa (15/7/2025). Pandangan fraksi ini dibacakan anggota DPRD Kutim, H. Bahcok Riandi.

Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas penyusunan dokumen RPJMD yang dinilai partisipatif, transparan, dan berbasis kajian ilmiah.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan perangkat daerah disebut sebagai langkah positif yang mencerminkan pendekatan kolaboratif.

Keterlibatan institusi akademik seperti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM turut memperkuat kualitas penyusunan RPJMD ini.

“Kami melihat bahwa visi ‘Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing’ cukup progresif dalam menjawab tantangan pembangunan multidimensional,” ujar Bahcok.

Fraksi Demokrat juga menilai perumusan lima misi strategis serta tahapan tematik pembangunan selama lima tahun mendatang telah memberikan arah yang jelas dalam transformasi sektor ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Terkait 50 program unggulan daerah yang dirumuskan dalam kerangka tiga fokus utama Desa Hebat, Kota Hebat, Kutim Hebat, Fraksi Demokrat menyebutnya sebagai langkah strategis yang menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya pembangunan yang berimbang antara ekonomi dan ekologi.

Namun, Partai berlambang mercy itu juga menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai masukan penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD.

Fraksi Demokrat menyarankan agar setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur (IKU dan IKP), dilengkapi baseline data serta tolok ukur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Penajaman Program Unggulan dan Skema Penganggaran. Ditekankan pentingnya klasifikasi 50 program unggulan berdasarkan urgensi, sebaran wilayah, serta dampaknya terhadap indikator makro daerah, termasuk pemetaan prioritas untuk wilayah pinggiran, pesisir, dan pedalaman,” katanya.

Penguatan Perekonomian Lokal dan Penerima Manfaat. Fraksi Demokrat mendorong optimalisasi fungsi BUMDes dan koperasi, publikasi data penerima manfaat secara transparan dan terpadu, serta penguatan skema pembiayaan mikro dan pelatihan kewirausahaan berbasis desa.

“Kami juga menilai Percepatan digitalisasi pelayanan publik hingga ke tingkat kecamatan dan desa perlu dilakukan, termasuk pengembangan sistem pengaduan digital masyarakat dan dashboard keterbukaan informasi pembangunan,” tuturnya.

Fraksi Demokrat menegaskan perlunya memasukkan isu lingkungan secara lebih eksplisit dalam RPJMD, termasuk integrasi program mitigasi perubahan iklim serta pengawasan ketat terhadap kegiatan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

“Kami mengusulkan pembentukan tim pemantau RPJMD berbasis multi-stakeholder serta publikasi rutin capaian program agar masyarakat dapat mengakses dan menilai progres pembangunan secara objektif,” jelasnya.

Mengakhiri penyampaiannya, Fraksi Demokrat menyatakan dukungan terhadap pembahasan lebih lanjut Raperda RPJMD melalui pembentukan panitia khusus (Pansus).

“Kami berharap dokumen RPJMD ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman operasional pembangunan yang membumi dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Kutai Timur,” pungkasnya. (*)