Pandangan Umum Fraksi PKS Kutim : Apresiasi Capaian PAD, Kritik Belanja Tak Terduga

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Selasa (1/7/2025).

Kegiatan itu berlangsung di ruangan Paripurna DPRD Kutim. Pandangan umum Fraksi PKS dibacakan Anggota DPRD Kutim, H. Aidil Fitri.

Dia menyampaikan apresiasi atas Nota Penjelasan Bupati Kutai Timur mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, yang dinilainya sebagai instrumen krusial dalam mengukur akuntabilitas keuangan daerah.

“Kami mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target hingga 182,26 persen,” ujarnya.

Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya bergantung pada pendapatan pajak, melainkan juga menggali potensi dari retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber PAD lainnya agar kemandirian fiskal semakin kuat.

Fraksi PKS juga menyoroti realisasi pendapatan transfer yang hanya mencapai 79,99 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 18,30 persen.

Mereka mendorong evaluasi menyeluruh atas ketidaksesuaian proyeksi, khususnya dari sektor bagi hasil tambang dan IUPK.

Terkait belanja, Aidil menyampaikan pentingnya memastikan efisiensi dan efektivitas pada realisasi belanja operasi yang mencapai 83,58 persen serta belanja modal sebesar 76,34 persen.

Dia menekankan belanja modal harus difokuskan pada infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami juga mencatat tidak terealisasinya belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar. Perlu dievaluasi apakah alokasi sebesar itu masih relevan atau mekanisme penggunaannya perlu disosialisasikan lebih luas,” terangnya.

Hal positif juga disampaikan terkait realisasi belanja transfer ke desa yang mencapai 98,84 persen.

Fraksi PKS mendorong pendampingan dan pengawasan agar dana tersebut dapat digunakan secara akuntabel dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam sektor pembiayaan, Fraksi PKS meminta evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD penerima penyertaan modal yang telah menyerap 92,11 persen anggaran, untuk memastikan kontribusinya terhadap PAD dan perekonomian lokal.

Aidil Fitri juga mengungkapkan potensi aset daerah senilai Rp19,12 triliun yang dinilai masih bisa dioptimalkan. Selain itu, saldo kas daerah sebesar Rp113,99 miliar harus dikelola secara bijak agar tidak ada dana yang mengendap tanpa manfaat langsung bagi masyarakat.

“Secara keseluruhan, kami berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. APBD harus menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tutupnya. (*)