Overload, Ini Empat Opsi Lokasi Pengganti TPA Batota

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Ada empat opsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pengganti TPA Batota yang dinilai sudah overload.

Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Redistribusi Tanah TPST Pasar Induk dan Pemindahan TPA yang dipimpin Wakil Bupati Kutim, H. Mahyunadi di Aula Bappeda Kutim, Senin (15/9/2025).

Empat opsi yang rencananya bakal jadi TPA itu adalah Muara Bengalon, Lock Pond 4, Ring Road dan kilometer 5 Sangatta Selatan.

Tiga opsi yaitu Muara Bengalon, Lock Pond 4, dan Ring Road merupakan usulan dari PT Kaltim Prima Coal (KPC). Sementara kilometer 5 Sangatta Selatan usulan dari Pemkab Kutai Timur.

Perwakilan PT KPC yang hadir dalam rapat koordinasi itu, Nirwan menjelaskan pihaknya telah memetakan dampak baik dan buruknya dari tiga opsi area TPA pengganti itu.

“Muara Bengalon ini areanya jauh dari pemukiman, minim isu sosial, jauh dari sungai Batota, secara tata waktu pelaksanaan lebih cepat untuk mendukung target pemerintah dan KPC, karena identifikasi area serta perencanaan sudah lebih matang. Kami juga sudah bersurat permohonan kerjasama pengelolaan BMD di area itu,” terangnya.

Namun, wilayah itu masuk dalam IUPK PT. BUMN, sehingga perlu pendekatan ke PT. BUMN untuk dapat me-relinquish area tersebut. Selain itu, perubahan SK IUPK merupakan hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan Minerba.

Untuk opsi Lock Pond 4, jaraknya dekat dengan kota, sehingga cost transport sampah lebih efisien. Ditambah lagi, tidak perlu pembebasan lahan sehingga proses bisa lebih cepat.

“Untuk kekurangannya, area di dalam boundary IUPK KPC, perlu relinquish area. Selain itu, time table untuk perubahan SK IUPK tidak bisa dipastikan, serta pendetalain teknis diperlukan karena dekat dengan kolam pengendapan dan infrastruktur KPC,” tuturnya.

Opsi Ring Road kata Nirwan akses masuk sudah ada, karena bekas tambang galian C. Selain itu, lokasinya dekat dengan kota, sehingga cost transport sampah lebih efisien.

Hanya saja, lokasi tersebut sangat dekat dengan pemukiman. Hal ini berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat. Apalagi outlet IPAL melewati saluran penduduk. Biayanya yang dibutuhkan juga besar karena pembebasan lahan.

Sementara itu, untuk opsi keempat, kilometer 5 ini, tim yang dibentuk Pemkab Kutim dan PT KPC akan melakukan analisis terhadap daerah tersebut. Mereka akan mensurvei keunggulan dan kelemahan bila TPA dibangun di daerah itu.

“Segera aja dipetakan opsi keempat itu.
Segera bagi tugas agar persoalan ini segera terselesaikan. Kalau ada tempat yang dinilai layak, segera ditetapkan,” imbuh Wakil Bupati Kutim. (*)