Naik Kelas ke DPRD Provinsi Kaltim, Agusriansyah Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat Kutim

Chaliq | Jumlah pembaca: 4800 views

6 Agustus 2024 | 01:30

Anggota DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan.

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi calon legislatif (Caleg), Agusriansyah Ridwan terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).

Berbekal pengalamannya di DPRD Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah bakal mengawal aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan di DPRD Kaltim. Utamanya masyarakat Kutim.

“Saya akan mempelajari nomenklatur keuangan provinsi terlebih dahulu. Ini penting untuk memahami saluran-saluran yang bisa dimanfaatkan wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Agusriansyah saat diwawancarai di kantor DPRD Kutim baru-baru ini.

Agusriansyah memaparkan beberapa strategi yang akan ia terapkan untuk mendukung pembangunan Kutai Timur.

“Saya akan membangun komunikasi intensif dengan kepala daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Selain itu, saya juga akan berkoordinasi dengan Bappeda untuk mengidentifikasi program-program yang bisa kita dukung bersama melalui anggaran provinsi,” jelasnya.

Agusriansyah menekankan pentingnya memanfaatkan dana dari pusat dan provinsi untuk digunakan di daerah.

“Dana di pusat dan provinsi itu sangat besar. Kita tidak boleh terlena dengan keterbatasan APBD kabupaten. Saya berencana mengadakan pertemuan khusus dengan Pemda Kutai Timur untuk menyampaikan konsep dan program yang akan saya perjuangkan di tingkat provinsi,” tambahnya.

Agusriansyah juga menyoroti beberapa sektor yang akan menjadi fokus perhatiannya, seperti kelautan dan pendidikan kejuruan. “Untuk sektor-sektor yang tidak bisa ditangani di tingkat kabupaten, itulah yang akan kita upayakan melalui anggaran provinsi,” tegasnya.

Dalam upaya memperkuat basis argumentasinya, Agusriansyah berencana melibatkan akademisi dan praktisi. “Saya akan menggandeng kampus-kampus, pakar, dan ahli di berbagai bidang. Kita perlu diskusi mendalam dengan praktisi dan akademisi hukum, serta ahli pembangunan untuk menganalisis setiap usulan dari segi hukum dan kelayakan,” jelasnya. (*)

Tag