Matangkan Dokumen Komitmen Program MBG, Pemprov Kaltim Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui rapat penyusunan Dokumen Komitmen Bersama Pelaksanaan Program MBG Provinsi Kaltim, berbagai pihak terkait membahas langkah teknis serta pembagian peran antarinstansi.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Rini Susilawati, yang menekankan pentingnya sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mempercepat pelaksanaan program MBG di seluruh kabupaten/kota.

“Dokumen komitmen ini menjadi pedoman bersama agar setiap OPD mSemahami perannya dalam mendukung keberhasilan program MBG. Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Rini saat memimpin rapat di Ruang Oryza Sativa, Kantor DPTPH Kaltim, Jumat (17/10/2025).

DinSementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kaltim, Fitnawati, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah percepatan, termasuk koordinasi dengan Satuan Pelaksana Pangan dan Gizi (SPPG) serta dinas kesehatan kabupaten/kota.

“Kami sudah mulai menyiapkan sertifikat Layak Higien Sehat (LHS) dengan target rampung Oktober ini, serta melaksanakan pelatihan penjamah makanan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap minggu,” ujarnya.

Fitnawati juga mengusulkan agar dalam dokumen komitmen tercantum dengan jelas pembagian tugas setiap instansi, guna memastikan koordinasi berjalan lebih optimal dan menghindari tumpang tindih kewenangan.

Senada, Kepala Balai Besar POM Samarinda, Agung Kurniawan, menegaskan komitmen lembaganya untuk turut mengawal implementasi program MBG sesuai kapasitas dan kewenangan.

“Secara nasional, kami diamanahkan oleh pusat untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan. Kegiatan di Kaltim ini akan kami laporkan ke pusat sebagai bagian dari percepatan program nasional,” tegasnya.

Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk menyempurnakan redaksi dan penyebutan pihak dalam dokumen, sebelum ditetapkan sebagai komitmen resmi bersama seluruh instansi terkait.