Masyarakat Kutai Timur Lega, Pemkab Kutim Sediakan BPJS Gratis dari Anggaran Daerah

KUTIM, INDEKSMEDIA.ID – Biaya pengobatan untuk hampir semua jenis penyakit saat ini bisa dikatakan cukup tinggi.

Dan untuk itu sejumlah masyarakat terutama menengah kebawah sering kali tidak mampu untuk melakukan pembayaran biaya kesehatan mereka.

Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan sistem BPJS agar dapat memberikan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat.

Salah satu daerah yang mengupayakan masyarakatnya mendapatkan layanan BPJS gratis adalah Kabupaten Kutai Timur.

Saat ini Kabupaten Kutai Timur telah mengantongi predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.

Hal ini menandakan hampir sebagian besar warganya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

“Karena UHC, jadi seluruh warga kita dapat pelayanan kesehatan gratis, tapi memang masih ada beberapa yang belum,” jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim Bahrani kepada awak media.

Masih adanya warga yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis atau pembayaran secara mandiri dikarenakan warga tersebut belum mendaftarkan diri dalam anggota atau kepesertaan BPJS Kesehatan.

Minimnya informasi serta gagap teknologi (gaptek) menjadi faktor utama menjadi sebab warga belum masuk dalam kepesertaan BPJS.

Untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, warga harus proaktif dan secara mandiri melakukan pendaftaran kesehatan di Dinas Sosial (Dinsos) Kutim.

Dengan bermodalkan kartu tanda penduduk (KTP) ke Dinsos Kutim, masyarakat bisa langsung menjadi peserta BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah.

Kendati demikian, masyarakat yang belum paham akan skema ini dan tiba-tiba harus mendapatkan layanan kesehatan, warga tersebut tidak perlu kewatir sebab Dinkes Kutim akan membantu untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Dinkes Kutim akan berkoordinasi dengan Dinsos Kutim terkait pesertaan BPJS Kesehatan.

“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial, jadi kalau ada warga yang belum masuk BPJS kita akan masukan tapi dengan syarat harus ber-KTP Kutim, karena pembiayaannya diambil dari anggaran daerah,” jelas Kadinkes Kutim. (adv/hlm)