Massa di Samarinda Tuntut Pemerintah Hentikan Pemangkasan TKD dan Evaluasi Dana Bagi Hasil

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Ribuan massa dari berbagai organisasi masyarakat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Teras Samarinda, pada Senin (10/11/2025). Mereka menuntut pemerintah pusat menghentikan pemangkasan Tambahan Penghasilan Daerah (TKD) dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai merugikan daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim.

Di bawah terik matahari, ribuan massa dari beragam organisasi seperti LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa, hingga tokoh adat dari berbagai suku memenuhi halaman Teras Samarinda. Mereka membawa spanduk dan berorasi menuntut keadilan fiskal bagi Kalimantan Timur.

Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat telah memukul kemampuan keuangan daerah.

“Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan positif, pemotongan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Menteri Keuangan, adalah perlakuan yang tidak adil,” ujarnya di tengah orasi.

Menurut data, pada tahun 2024, Kaltim menyumbang lebih dari Rp800 triliun ke kas negara dari sektor batu bara, migas, dan sumber daya alam lainnya. Namun, kontribusi besar itu tidak sebanding dengan pembangunan yang diterima daerah.

“Kaltim ini penyumbang energi terbesar, tapi banyak desa yang masih gelap. Bagaimana ini bisa diterima?” tegas Vendy.

Ketimpangan antara pemasukan negara dan kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan utama aksi ini. Peserta demonstrasi menilai, infrastruktur dasar di Kaltim masih jauh dari ideal.

Bandara APT Pranoto disebut tertutup rumput liar setinggi 50–60 sentimeter, sementara jalan menuju bandara dan jalur tol masih berlubang di berbagai titik.

Selain itu, banyak wilayah pedalaman di Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Paser masih belum menikmati listrik layak. Warga di sana bergantung pada genset atau lampu tenaga surya seadanya.

“Ini ironi di tanah penghasil energi nasional,” seru salah satu orator aksi.

Masalah aksesibilitas juga mencuat. Jalur darat menuju Mahakam Ulu hingga kini belum sepenuhnya tersambung, membuat masyarakat masih bergantung pada transportasi sungai yang rawan cuaca ekstrem.

Vendy menyebut hambatan ini tak lepas dari keterbatasan anggaran akibat kebijakan fiskal pusat yang dinilai tidak berpihak pada daerah penghasil.

“Kalau TKD saja dipotong, dari mana anggaran untuk membangun Kaltim? Dari mana dana untuk membuka akses Mahulu? Dari mana dana untuk menerangi desa-desa tertinggal? Ini bukan soal birokrasi, ini soal masa depan rakyat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa aksi ini murni suara rakyat, bukan gerakan politik. “Kaltim punya 27 suku. Ini murni suara masyarakat,” ujarnya.

Vendy menilai, kebijakan pemotongan TKD dan DBH tidak hanya menghambat kinerja pemerintah daerah, tetapi juga mengancam program strategis Pemprov Kaltim.

“Gubernur yang kita pilih pun tidak bisa bekerja maksimal kalau anggarannya dipangkas,” tambahnya.

Menjelang akhir aksi, Vendy melontarkan ancaman tegas jika pemerintah pusat tetap bungkam dalam tiga hari ke depan.

“Sungai Mahakam adalah urat nadi transportasi batu bara. Kalau tidak ada jawaban, suka tidak suka, pelampung ini akan masuk ke Sungai Mahakam. Batu bara tidak boleh keluar,” ujarnya lantang.

Ancaman itu bukan tanpa dasar. Berdasarkan data lapangan, lebih dari 60% angkutan batu bara Kaltim bergantung pada jalur Sungai Mahakam. Jika jalur tersebut terganggu, potensi kerugian bisa mencapai miliaran rupiah per hari dan berdampak pada rantai pasok energi nasional.

Meski demikian, Ia menegaskan mereka tidak mencari konflik, melainkan menuntut keadilan fiskal. Aksi kemudian ditutup dengan rapat internal pimpinan ormas untuk menentukan langkah berikutnya sembari menunggu respons pemerintah pusat.

“Kami tidak main-main. Tiga hari. Jika tetap tidak ada jawaban, Mahakam akan berhenti. Dan negara akan tahu apa rasanya mengabaikan suara rakyat Kaltim,” pungkas Vendy. (yah)