Mahyunadi Hadiri Munas Apkasi 2025, Dorong Kembalinya Kewenangan Daerah

MANADO,INDEKSMEDIA.ID – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) H. Mahyunadi turut serta dalam gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 2025 yang berlangsung di Sam Ratulangi Ballroom, Hotel Sentra Manado, Jumat (30/5/2025).

Forum ini menjadi ajang pertemuan strategis para kepala daerah untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi tantangan otonomi daerah ke depan.

Mahyunadi hadir mewakili Pemkab Kutim dengan semangat memperkuat posisi daerah dalam sistem pemerintahan nasional.

Dalam keterangannya usai pembukaan acara, ia menegaskan pentingnya soliditas antar kabupaten dalam memperjuangkan kewenangan yang selama ini mulai tergerus.

“Munas Apkasi ini bukan sekadar rutinitas. Ini ruang strategis untuk menyuarakan kepentingan daerah yang kerap kali tersisih dalam kebijakan pusat,” ujar Mahyunadi.

Ia mengungkapkan beberapa kewenangan daerah yang dulunya dipegang kabupaten kini semakin dibatasi, terutama dalam sektor pertambangan, pendidikan, dan perizinan.

Menurutnya, Apkasi harus menjadi garda depan dalam memperjuangkan reposisi peran kabupaten agar mampu mengambil keputusan secara mandiri sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

“Kita ingin mendorong agar Apkasi menjadi kekuatan kolektif yang mampu membuka kembali ruang-ruang otonomi yang sempat tertutup. Jangan sampai daerah hanya jadi pelaksana tanpa ruang menentukan arah kebijakan,” tegasnya.

Munas Apkasi tahun ini dihadiri ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Selain membahas isu pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi dan tantangan pembangunan berkelanjutan, forum ini juga menjadi tempat konsolidasi dalam menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat, termasuk mengenai revisi regulasi yang dianggap mengekang semangat desentralisasi.

Bagi Kutai Timur, kehadiran di Munas ini adalah bagian dari komitmen memperkuat peran strategis kabupaten dalam pembangunan nasional. Mahyunadi optimistis, hasil dari Munas akan menjadi pijakan penting bagi masa depan otonomi daerah yang lebih berkeadilan.

“Kami berharap hasil Munas ini dapat menjadi rekomendasi kuat kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan hak-hak daerah sesuai dengan semangat reformasi dan desentralisasi,” tutupnya. (*)