Lisda Anggraini Ajak Masyarakat Awasi THM, Dorong Kutim Bersih dari Praktik Prostitusi

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran aktif masyarakat dinilai penting, terutama dalam membantu mengawasi tempat hiburan malam (THM) maupun lokasi lain yang berpotensi menjadi tempat berlangsungnya praktik prostitusi.

Hal tersebut disampaikan Lisda Anggraini dari Program Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kutim usai rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan HIV/AIDS yang dipimpin Wakil Bupati Kutim H. Mahyunadi di Ruang Arau, Senin (10/8/2026).

Lisda mengajak masyarakat untuk ikut memberikan informasi apabila menemukan THM, baik yang memiliki izin maupun tidak, yang diduga menjadi tempat berlangsungnya praktik prostitusi.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan karena pengawasan tidak mungkin sepenuhnya dilakukan pemerintah dan aparat. Informasi dari masyarakat dapat menjadi salah satu bahan untuk menentukan langkah pengawasan dan penertiban di lapangan.

“Peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan tempat-tempat THM, baik yang berizin maupun tidak, yang ada prostitusinya akan kita kasih reward dalam memberi informasi,” ujar Lisda.

Ia menilai masyarakat memiliki posisi penting sebagai mata dan telinga di lingkungan masing-masing. Dengan adanya keberanian untuk melaporkan informasi yang diketahui, pemerintah dapat lebih cepat melakukan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.

Lisda menegaskan, upaya tersebut bukan semata-mata untuk melakukan penertiban terhadap tempat usaha, tetapi juga bagian dari langkah pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Praktik prostitusi dinilai menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengendalian penyakit menular seksual.

Karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat ikut mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman.

“Kutim mau bersih-bersih, tidak ada prostitusi,” tegasnya.

Lisda berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi dilanjutkan dengan pengawasan dan tindakan nyata di lapangan. Sinergi antara pemerintah, aparat, pengelola usaha dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kutim dapat berjalan lebih efektif. (*)