Legislator Kutim Jimmi Singgung Wacana DLH Hadirkan Sanitary Landfill

Kutim — Problem pengolahan sampah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) jadi sorotan warga di Kutim. Diketahui sebelumya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim menyampaikan ke publik bakal mengubah sampah jadi energi baru terbarukan.

Dikabarkan juga Pemda mencanangkan relokasi tempat penampungan akhir (TPA) dan menggunakan sistem sanitary landfill. Tapi saat ini belum diwujudkan. Menanggapi ini, legislator Kutim Jimmi mengatakan rencana pembangunannya harus dikaji secara mendalam.

“Awalnya di TPA itu kan mau dibuat untuk memanfaatkan gas metan sebagai sumber energi alternatif. Tapi tidak maksimal karena perawatannya juga tidak benar-benar dilaksanakan” ungkap Jimmi saat dihubungi, Sabtu (25/5) kemarin.

Biaya yang sangat besar, kata dia, juga jadi kendala utama tidak terealisasinya hal tersebut, terlebih DLH Kutim juga belum memperlihatkan persentase programnya. “Diperkirakan biayanya besar, infrastrukturnya harus dibangun dari dasarnya itu dan kami juga belum melihat DLH busa mempresentasikannya,” ucap Jimmi.

“Anggaran Kutim juga belum ada kesana karena biayanya besar sekali, kalau mengikuti TPA Manggar di Balikpapan itu yang bisa merealisasi itu dari APBN karena bisa sampai ratusan miliar,” tambahnya.

Dikemukakannya, dibanding TPA yang dihadirkan di Kota Balikpapan, kawasan TPA Kutim 5 hektar lebih luas ketimbang di kota itu yang hanya mencapai 9 hektar. Karena itu biaya besar dibutuhkan Kutim.

Dia mengaku, mengingat anggarannya besar, maka rencana pembangunan ini bakal diusul menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Untuk sementara kami masih menyusun agar rencana pembangunan tersebut bisa ke APBN. Karena APBD kita masih difokuskan untuk menghubungkan infrastruktur semua kecamatan yang ada di Kutim,” ucapnya.

Politisi PKS itu juga menyatakan minimnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaannya juga jadi hambatan. Namun ia mengataian pihaknya akan terus mendorong pengolahan sampah di Kutim menjadi sesuatu yang bermanfaat.

“Kita masih kekurangan orang untuk mengelola itu, jadi kita perlukan memang siapa yang mau bergerak di ruang itu. Tapi upaya-upaya itu kita mau bersama-sama DLH untuk mencari orang-orang yang mampu mengelola dan merencanakan pembangunan ini,” pungkasnya. (ADV)