Kutim — Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam laporan keuangan daerah menandakan tidak mampunya pemerintah menyerap dan mengelola anggaran. Hal itu dikatakan legislator Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hapnie Armansyah.
“Itu cerminan buruknya kinerja kita, perencanaan kita. Kita tidak bisa merencanakan dengan baik penggunaan anggaran itu,” jelas Ketua Pansus LKPJ Bupati Kutim Tahun Anggaran 2023 itu pada Kamis 2 Mei 2024.
Wakil rakyat itu meminta agar pemerintah berbenah soal pengelilaan anggaran karena masih banyak warga yang membutuhkan perealisasian anggaran tersebut.
Jika tidak, tegas Hapnie, sisa anggaran itu akan tertunda. “Saya selalu tekankan, kalau bisa menikmati tahun ini kenapa tidak. Dengan terjadinya SiLPA maka terpaksa ditunda sampai tahun depannya lagi.”
“Meskipun uangnya tidak ke mana-mana, tapi mestinya dihabiskan atau dimaksimalkan penyerapannya,” sambung Hapnie.
Infrastruktur di wilayahnya juga tak lepas dari sorotannya. Ia membeberkan pembangunan di Kutim belum begitu baik, padahal anggaran banyak. Bahkan ditambahkannya Kutim untuk dua tahun ini tak lepas dari SiLPA.
Namun ia menyadari hal itu karena pertumbuhan ekonomi Kutim melesat cepat, yang sebelumnya 4 triliun lebih menjadi 9 triliun.
“Jelas mereka belum bisa berakselerasi, belum mampu menyesuaikan. Ini mungkin karena memang kenaikan anggaran kita cukup signifikan yah. Dari 4,3 triliun menjadi sekitar 9 triliun di tahun 2023,” ungkapnya.
“Dan tahun ini sepertinya akan ada kenaikan lagi. Kita berharap di tahun 2024 ini jangan ada Silpa lagi. Penekanannya di situ,” sambungnya menegaskan.
Menyangkut anggaran yang menghampiri 100 miliar rupiah untuk perjalanan dinas SKPD, ia menyebut bukan masalah sejauh anggaran itu dapat diserap.
“Tidak masalah selama mereka mampu menyerapnya. 2-3 miliar per SKPD itu selama mereka mampu habiskan, ya silahkan saja,” ucapnya. (ADV)
