Kutim Dapat Rapor 42,27 dari KLHK, DPRD Dorong Perubahan Kebijakan Sampah

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi menegaskan komitmennya untuk mendorong perbaikan tata kelola persampahan melalui penyesuaian dan pergeseran anggaran daerah.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Sangatta Utara, Rabu (11/2/2026).

Pernyataan tersebut merespons laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur terkait hasil penilaian kinerja pengelolaan persampahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam penilaian tersebut, Kutai Timur masih berada pada kategori kabupaten pembinaan dengan nilai 42,27.

Menurut Jimmi, rapor dari KLHK harus disikapi secara terbuka dan konstruktif. Dia menilai catatan tersebut bukan untuk diperdebatkan, melainkan dijadikan pijakan dalam memperbaiki kebijakan daerah, khususnya di sektor pengelolaan sampah.

“Data dan rapor dari Kementerian LH sudah sangat jelas. Kita tidak bisa menutup mata dengan kondisi ini. DPRD siap mendorong perubahan, termasuk melalui pergeseran anggaran, agar pengelolaan sampah benar-benar menjadi prioritas,” tegas Jimmi.

Dia menilai, salah satu langkah paling mendesak saat ini adalah memperkuat dukungan anggaran agar pengelolaan persampahan tidak lagi berjalan setengah-setengah.

DPRD, kata dia, siap mengawal mekanisme pergeseran anggaran agar pembiayaan pengelolaan sampah dapat ditingkatkan secara bertahap.

Jimmi menyebutkan, target ke depan adalah agar alokasi anggaran persampahan dapat mendekati rekomendasi KLHK, yakni sekitar 3 persen dari total APBD, atau setidaknya bergerak secara konsisten menuju angka tersebut.

Selain itu, politisi PKS itu juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah disiapkan DLH Kutai Timur, mulai dari peta akselerasi penuntasan sampah, pembinaan bank sampah, hingga pengembangan proyek percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

DPRD, lanjutnya, siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk memastikan program-program tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dia optimistis, dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, kinerja pengelolaan sampah di Kutai Timur dapat meningkat signifikan. (*)