Kutim — Akhir-akhir ini pembahasan mengenai kesejahteraan anak mencuat lagi usai Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) diberi penghargaan Kak Seto Award oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada kategori Pelopor dan Pelaksana Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Meski Pemkab telah berupaya keras melahirkan program-program yang pro terhadap anak, namun tidak menjadikan pemerintah anti kritik. Karena itu Ketua DPRD Kutim, Joni, memberi catatan penting kepada Pemkab Kutim.
“Kita berharap penghargaan yang didapat oleh Bupati, penerapannya bisa lebih maksimal terlihat di masyarakat, khususnya perlindungan anak di bawah umur,” ucap politisi PPP itu pada Rabu 29 Mei 2024.
Joni menegaskan Pemkab yang meraih penghargaan itu menunjukkan tidak lagi boleh ada alasan untuk tidak memberi perhetian besar terkati kesejahteraan anak.
Ditambahkannya, dengan sematan dari LPAI itu legislator berharap Pemkab gencar memberi sosialisasi kepada orang tua anak agar lingkungannya lebih kondusif.
“Karena bagaimana pun kita sudah dapat penghargaan, jadi jangan sampai penghargaan ini terciderai. Sebagai orang tua juga harus bisa memberikan perhatian yang lebih kepada anak, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya pemerintah juga harus ikut berpartisipasi dalam hal ini,” pintanya.
Melakui komunikasi yang baik antara orang tua anak dan pemetintah terkait, Joni menilai hal itu jadi syarat pendukung mencegah dan mengatasi masalah tersebut. “Saya berharap dari dinas terkait untuk dapat memberikan tindak lanjut agar kedepannya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi.”
“Sekali lagi pencapaian ini jangan dijadikan tolok ukur rasa kepuasan dari hasil kinerja yang sudah berjalan, tapi tingkatkan kualitas kerja,” pungkas Joni. (ADV)
