Ketua DPRD Kutim Minta BPD Awasi Pengelolaan Dana RT Rp250 Juta

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi pengelolaan dana RT.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kutim, Jimmi, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kutim di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Sangatta, Jumat (17/10/2025).

“Pada hari ini telah dibuka rapat kerja PABPDSI Kabupaten Kutai Timur. Ini merupakan rapat kerja yang ketiga kalinya dan dibuka langsung Bupati Kutim. Kita berharap dari hasil rapat kerja ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengawasan terkait kinerja para kepala desa,” ujar Jimmi.

Dia menegaskan, dengan adanya alokasi dana sebesar Rp250 juta per RT, pengawasan dari BPD harus semakin maksimal agar penggunaan dana benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Hanya BPD yang bisa mengawasi itu. Programnya juga berasal dari hasil musyawarah RT. Kita berharap musyawarah tersebut benar-benar mencerminkan keputusan yang berdasarkan kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Jimmi menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan anggota BPD. Dia mendorong agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti ketentuan dalam Permendagri yang memungkinkan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan tali asih bagi anggota BPD.

“Harapannya, BPD bisa mendapatkan tunjangan hari raya dan tali asih sebagaimana telah diatur. Kita ini sudah delapan tahun berjuang, dan saya berharap itu bisa segera terealisasi,” pungkasnya. (ema)