Kasus KDRT Pasangan Muda di Kutim Meningkat, DP3A Tegaskan Tidak Ditanggung BPJS

SANGATTA, INDEKSMEDIA.ID — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengungkap sejumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa pasangan muda di wilayah tersebut. Kasus-kasus menjadi perhatian serius pemerintah karena biaya penanganannya tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Kepala DP3A Kutim, Idham Chalid, dalam kegiatan sosialisasi layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin di Teras Belad, Selasa (18/11/2025).

“KDRT itu tidak ditanggung BPJS. Untuk itu negara harus hadir untuk membiayai itu. Untungnya kemarin sudah menyepakati pembiayaan untuk korban KDRT,” tegas Idham.

Selain menyinggung kasus KDRT, Idham juga memaparkan bahwa hingga pertengahan November 2025 terdapat sekitar 90 permohonan dispensasi kawin di Kutim. Angka ini menurun dibandingkan 113 permohonan pada 2023, namun masih dinilai tinggi dan perlu perhatian bersama.

Ia menegaskan bahwa dispensasi kawin, yang sebagian besar melibatkan remaja di bawah usia ideal pernikahan, berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila pasangan belum matang secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Termasuk KDRT.

DP3A Kutim, lanjut Idham, terus memperkuat langkah preventif melalui edukasi, layanan konseling, dan kolaborasi lintas sektor. Konseling wajib diberikan kepada anak dan orang tua yang mengajukan dispensasi kawin untuk memastikan kesiapan serta memberikan pemahaman risiko.

Idham berharap seluruh peserta sosialisasi dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan.

“Boleh berteman, tapi jangan terlalu akrab. Anak-anakku mohon diperhatikan. Sehingga Kutim jadi kabupaten bebas dari perkawinan anak,” ujarnya.