Kaltim Satu Suara, Tolak Pemotongan Dana Transfer ke Daerah dari Pusat

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud atau Harum menegaskan sikap tegas terhadap kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025. Menurutnya, pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat tidak boleh sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat Kaltim.

“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lain. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” ujar Harum saat membuka Dialog Panel “Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim” di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/9/2025).

Harum menegaskan bahwa pemotongan dana transfer, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025, akan berdampak langsung terhadap program pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat di kabupaten/kota.

Ia menyatakan, pemerintah daerah tidak menolak kebijakan nasional, namun menekankan agar kebutuhan pokok masyarakat tidak dikorbankan.

“Pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan minimum lain. Aspirasi masyarakat ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” tegas Harum.

Menurutnya, dukungan fiskal yang memadai sangat wajar diberikan kepada Kaltim, mengingat daerah ini merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Pernyataan senada disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. Ia menyoroti kontribusi Kaltim yang mencapai hampir Rp1.000 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional. Ia menilai, pemotongan TKD seharusnya tidak berlaku seragam bagi semua daerah.

“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya di bawah 20 persen,” kata Seno Aji.

Ia juga mendorong keterlibatan seluruh elemen politik Kaltim, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah pemilihan Kaltim, untuk aktif melobi pemerintah pusat.

“Provinsi lain berhasil menarik dana APBN besar lewat relasi kementerian. Kaltim juga harus bergerak,” ujarnya.

Sikap serupa disampaikan Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) Edy Sofyan yang menekankan pentingnya langkah konkret agar pembangunan daerah tidak terhambat. Menurutnya, Kaltim perlu terobosan dan pemikiran baru dalam merespons kebijakan efisiensi fiskal.

Dialog panel ini turut dihadiri sejumlah tokoh daerah, antara lain eks Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin, serta Senator DPD RI Andi Sofyan Hasdam. Forum ini juga membahas isu lain, seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga stunting.

Di akhir dialog, seluruh peserta menyepakati satu suara: Kaltim tidak boleh dirugikan akibat pemotongan dana transfer. Aspirasi yang dihimpun akan dibawa langsung oleh Gubernur Harum dan jajaran Pemprov Kaltim ke Kementerian Keuangan serta lembaga legislatif pusat.