Kaltim Hadapi Pemangkasan TKD 2026 Hingga Rp2,5 Triliun, Pemprov Siapkan Strategi Kemandirian Fiskal

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menyiapkan strategi fiskal baru untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah, menyusul proyeksi penurunan drastis dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengakui bahwa kondisi ini menjadi tantangan berat bagi daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia tersebut. Namun ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak akan hanya berpangku tangan.

“Kita memang menerima informasi dari pusat bahwa dana TKD 2026 kemungkinan hanya di bawah 25 persen dari tahun ini. Kalau dihitung, sekitar Rp2,4 sampai Rp2,5 triliun saja. Tapi kita tidak boleh pasrah. Ini momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal,” ujar Seno Aji di Samarinda, Selasa (7/10/2025).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, alokasi TKD untuk Kaltim diprediksi hanya mencapai Rp2,495 triliun turun lebih dari 75 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp7,136 triliun.

Penurunan tajam TKD dipastikan berdampak pada pembiayaan berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Karena itu, Pemprov Kaltim disebut akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan potensi ekonomi lokal.

Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim itu menyebutkan, langkah-langkah strategis juga tengah disiapkan, termasuk efisiensi belanja daerah dan evaluasi proyek non-prioritas.

Pemprov Kaltim ingin memastikan program pembangunan vital tetap berjalan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami akan berjuang ke pusat untuk mencari solusi, tapi di saat yang sama, kita juga mulai membangun sistem fiskal yang lebih mandiri. Gubernur juga sudah dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan hari ini untuk membahas hal ini,” tambahnya.

Pertemuan antara Gubernur Kaltim dan Menteri Keuangan yang disebut Seno sebagai bagian dari “advokasi fiskal” diharapkan menjadi titik balik bagi daerah penghasil sumber daya alam agar mendapatkan porsi transfer yang lebih adil.

Selain memperjuangkan revisi formula dana bagi hasil (DBH), Pemprov Kaltim juga mendorong kebijakan afirmatif bagi provinsi dengan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.

Dengan posisi Kaltim sebagai calon ibu kota negara dan penggerak utama ekonomi Kalimantan, Pemprov berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan keseimbangan fiskal nasional secara lebih proporsional. (Yah)