IPM Kaltim Termasuk Tertinggi di Indonesia, Namun Infrastruktur Desa Masih Tertinggal

TENGGARONG, INDEKSMEDIA.ID — Kalimantan Timur kembali menghadapi ironi klasik dalam pembangunan. Di satu sisi, provinsi ini termasuk dalam lima besar provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik secara nasional. Namun di sisi lain, ratusan desa di wilayah ini masih tertinggal, menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses pendidikan maupun kesehatan.

Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang digelar oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Senin (3/11/2025).

Kegiatan yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPRD Komisi IV, Bappeda, hingga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota se-Kaltim, membahas capaian dan tantangan pembangunan desa, khususnya dalam peningkatan Indeks Desa yang mencakup tiga dimensi utama: ketahanan sosial dasar, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi.

Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, tidak menutup mata terhadap kesenjangan tersebut. Ia menegaskan bahwa di balik kemajuan IPM Kaltim yang kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan, masih tersembunyi kesenjangan struktural antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

“Permasalahan indeks desa di Kalimantan Timur berakar dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara perkotaan dan perdesaan. Masih banyak desa menghadapi keterbatasan akses jalan dan transportasi, padahal infrastruktur jalan menjadi indikator utama pembuka peluang pembangunan lainnya,” ujar Dasmiah, via Diskominfo Kaltim.

Kondisi ini terasa kontras: kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang berkembang pesat, sementara sebagian desa di Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Berau masih sulit dijangkau kendaraan roda empat.
Bahkan beberapa wilayah pedalaman masih bergantung pada jalur sungai dan transportasi air untuk aktivitas ekonomi maupun pelayanan dasar.

“Meskipun IPM Kaltim termasuk yang terbaik di Indonesia, ketimpangan antara kabupaten dan kota tetap menjadi tantangan besar yang harus kita tangani bersama,” tegasnya.

Selain minimnya infrastruktur, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak sekolah dasar di desa kekurangan guru tetap, sementara fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih bergantung pada tenaga medis berstatus kontrak.

Dalam paparannya, Dasmiah juga menyoroti pentingnya digitalisasi administrasi desa melalui sistem Electronic Data Management (EDM) agar kebijakan pembangunan berbasis data dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Data yang akurat adalah fondasi kebijakan. Aparatur desa perlu dibekali kemampuan pengelolaan data digital agar pembangunan lebih efektif dan terukur,” ujarnya.

Biro Kesra Kaltim menegaskan bahwa Monev kali ini memiliki lima fokus utama:

1. Mengevaluasi status desa dari kategori sangat tertinggal hingga mandiri;
2. Menyusun perencanaan pembangunan desa berbasis hasil evaluasi indeks;
3. Mengoptimalkan sinkronisasi data dan sistem informasi desa;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan terukur; dan
5. Memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah, kabupaten/kota, dan swasta.

“Tujuan akhirnya tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena indeks desa adalah cerminan nyata dari keberhasilan pembangunan daerah,” tutup Dasmiah.