IKN Masuki Tahap Kedua, Berikut Daftar Proyek Infrastruktur Bernilai Rp3,85 Triliun

NUSANTARA, INDEKSMEDIA.ID — Tahap pembangunan prasarana dan sarana perkantoran lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp3,85 triliun resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan penandatanganan dua kontrak utama pembangunan infrastruktur kawasan dan satu kontrak Manajemen Konstruksi Induk di Kantor Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jumat (31/10/2025).

Penandatanganan kontrak tersebut menandai dimulainya tahap kedua pembangunan fisik IKN, dengan lingkup pekerjaan mencakup pembangunan jalan utama dan Multi Utility Tunnel (MUT), sistem mekanikal-elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.

Adapun rincian nilai dan lingkup proyek meliputi  Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp1,9 triliun, mencakup total panjang 6,418 kilometer, dengan masa pelaksanaan mulai Oktober 2025 hingga Desember 2027.

Sementara Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A bernilai Rp1,1 triliun, dengan total panjang 5,399 kilometer, dikerjakan dari Oktober 2025 hingga November 2027.

Sebagai dukungan teknis, kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp8,5 miliar juga ditandatangani. Paket ini berperan mengawasi perencanaan, harmonisasi desain, dan integrasi pelaksanaan proyek agar tetap efektif, efisien, serta berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan IKN Tahap 2 terbagi ke dalam tiga batch besar:

• Batch 1 (Single Year Contract 2025) – proyek yang sedang berjalan dan ditargetkan rampung pada Desember 2025.
• Batch 2 (Multi Years Contract 2025–2027) – mencakup tiga paket yang telah ditandatangani saat ini, termasuk pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif.
• Batch 3 (Multi Years Contract 2026–2028) – proyek lanjutan untuk memperluas jaringan infrastruktur dan fasilitas pemerintahan.

Saat ini, sebanyak 13 paket pekerjaan konstruksi batch 2 tengah dalam proses tender. Pekerjaan ini mencakup pembangunan gedung perkantoran lembaga legislatif, yudikatif, infrastruktur sumber daya air, dan jaringan perpipaan air minum.
Selain itu, 12 paket pekerjaan manajemen konstruksi dan supervisi juga dalam tahap lelang dan ditargetkan seluruhnya dapat dimulai pada akhir November 2025.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya menjaga standar tinggi dalam setiap aspek pembangunan. Ia menekankan agar seluruh penyedia jasa mengedepankan tiga prinsip utama: kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.

“Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal tersebut,” tegas Basuki.

Menurutnya, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif tidak hanya memperkuat fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan nasional, tetapi juga menjadi simbol kemajuan tata kelola dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Selain memperkuat struktur pemerintahan, proyek ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah sekitar IKN. Pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan utilitas akan meningkatkan konektivitas, membuka peluang investasi, serta mempercepat pergerakan barang dan jasa.

Dengan penandatanganan tiga paket strategis ini, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN resmi bergulir.