IKN jadi Target PAD, Pemkot Samarinda Perkuat Strategi tanpa Tambah Beban Pajak

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan langkah antisipatif untuk memperkuat keuangan daerah di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu strategi yang ditempuh adalah menetapkan target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15 hingga 20 persen pada 2026, tanpa menaikkan pajak masyarakat.

Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menyampaikan bahwa kebijakan peningkatan PAD dirancang dengan pendekatan ekonomi jangka menengah yang berfokus pada penguatan aktivitas kota.

Menurutnya, Samarinda harus mampu memanfaatkan posisinya sebagai kota penyangga IKN dengan menciptakan daya tarik yang mendorong arus kunjungan dan belanja.

“Target PAD 15–20 persen itu bukan menekan masyarakat. Ini cara halus. Kita tingkatkan pendapatan dengan mendatangkan orang. Kita poles Teras Samarinda. Orang datang, belanja, menginap, transportasi dipakai, semuanya berputar. Itu yang kita kejar,” ujar Marnabas.

Ia menjelaskan, pusat-pusat ekonomi rakyat menjadi perhatian utama karena berkontribusi besar terhadap perputaran uang. Pasar Pagi, misalnya, dinilai sebagai simpul transaksi yang dampaknya langsung terasa pada pendapatan daerah.

“Kenapa kita fokus Pasar Pagi? Karena perputaran uangnya tinggi sekali. Keramaian di sana harus kita maksimalkan, karena dampaknya langsung ke PAD,” jelasnya.

Menurut Marnabas, peningkatan aktivitas kota akan memberi efek berantai pada sektor lain.

“Kalau keramaian kota meningkat, hotel-hotel pasti penuh. Orang makan di warung, belanja kuliner, lalu butuh transportasi. Semua sektor bergerak bersamaan,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemkot merancang pembangunan bianglala di kawasan Teras Samarinda dengan anggaran sekitar Rp5 miliar. Proyek ini diproyeksikan menjadi ikon baru yang mampu menarik wisatawan regional.

“Di Kalimantan belum ada yang besar. Kita mau bikin seperti di Thailand. Ini akan jadi yang pertama dan terbesar di Kalimantan,” bebernya.

Di sisi lain, Pemkot tetap menerapkan efisiensi belanja internal dengan membatasi perjalanan dinas nonprioritas di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Namun, upaya lobi ke pemerintah pusat untuk memperoleh DAK dan DAU bagi program strategis tetap dilakukan.

“Kalau untuk lobi DAK dan DAU ke pusat, itu investasi,” ujarnya.

Marnabas menegaskan, dalam ekosistem IKN, Samarinda harus mengambil peran aktif.

“Kita memanfaatkan IKN. Samarinda harus jadi mitra, bukan sekadar menopang,” tutupnya.