Hasil Asesmen JPT Pratama Kutim, Januar Bayu Jabat Kepala Bappeda, Jainuddin Sekwan DPRD

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi (JPT) Pratama serta pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Kutim tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur, Rabu (17/12/2025).

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut hasil asesmen JPT Pratama. Sejumlah pejabat strategis resmi dilantik, di antaranya Trisno sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jainuddin, sebagai Sekretaris DPRD Kutai Timur, serta Januar Bayu Irawan, yang dipercaya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur.

Selain itu, Bupati Kutai Timur juga melantik Tabrani Aji sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Arief Nur Wahyuni sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta dr. Yuwana Sri Kumiawati, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur.

Tidak hanya pejabat struktural, pada kesempatan yang sama turut dilakukan pelantikan pejabat fungsional.

Mereka yang dilantik antara lain Agustinus Layuk sebagai Auditor Ahli Madya Inspektorat Kutim, Muhammad Yani sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya Kutai Timur, Elieser Surianto sebagai Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP, serta Samia Salam sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP.

Bupati Kutai Timur, H. Ardiansyah Sulaiman dalam sambutannya menegaskan pelantikan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran moral dan profesionalisme.

“Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tapi amanah dan tanggung jawab yang besar. Jabatan bukan hanya kedudukan atau penghargaan tapi tanggung jawab moral dan profesional. Ini menunjukkan harkat dan martabat saudara menduduki jabatan tersebut,” tegas H. Ardiansyah.

Dia juga mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk menjaga marwah diri, keluarga, sosial, serta marwah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

“Saudara dituntut untuk menjadi motor penggerak organisasi, membangun sinergi lintas sektor. Ini menunjukkan tidak ada ego sektoral, serta memastikan roda pemerintahan dan kebijakan kepala daerah berjalan secara efektif,” imbuhnya. (*)