Kutim — Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) yang diperingati setiap tahun merupakan suatu momentum mensyukuri bahwa PKK sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan melalui pemberdayaan keluarga.
Demikian yang diterangkan Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman kala menghadiri gelaran puncak HKG PKK, di Gedung PKK, Minggu 30 Juni 2024. Baginya, PKK dapat mendorong keluarga agar mampu berdaya di tengah masyarakat.
Kedua, kata Bupati, bagaimana keluarga terhindar dari persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian kesehatan dan kesejahteraannya tak kalah penting untuk diperhatikan.
“Ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari PKK. Apakah PKK memang tugasnya itu? Nahh PKK ini mitranya pemerintah. Jadi pekerjaannya bersifat koordinatif. Sehingga semua wajib terlibat di dalamnya,” ucap Bupati kepada indeksmedia.
Mereka, tandas Bupati, harus melibatkan semua komponen. Bila komponen ini tidak bergerak, maka PKK tidak bisa melakukan apa-apa.
“Karena mereka hanya memberikan arahan, tugas dan sebagainya. Makanya maksimalkan koordinasi di semua level. Termasuk di level RT. Karena persoalan di masyarakat banyak sekali. Ada narkoba, KDRT, stunting dan lain sebagainya,” terang Bupati.
Orang nomor satu Kutim itu berharap dengan adanya PKK, pemahaman tentang keluarga dapat lebih meningkat lagi. “Mudah-mudahan, PKK memberikan pemahaman kepada kita semua.”
“Terkait dorongan (ke PKK) yaa salah satunya memang, kalau mereka bergerak tanpa dukungan itu tidak mungkin. Salah satu dukungan adalah adanya penganggaran di tingkat desa hingga kabupaten,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua PKK Kutim H. Siti Robiah, dalam sambutannya mengatakan terlaksananya kegiatan ini membawa semangat dan energi baru pada setiap langkah seluruh kader untuk bergerak bersama mensukseskan program-program pemerintah.
“Karena itulah kita mengangkat tema ‘Bergerak Bersama Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju’. Bergerak bersama mengandung makna kesempatan PLK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga rakyat Indonesia,” ucapnya.
Dirinya berharap agar dapat mengembangkan program-program di daerah masing-masing. “Ini penekanan dari ketua umum PKK, supaya kita semua bisa mengembangkan program-program di daerah kita masing-masing, baik di tingkat Kabupaten, kecamatan dan juga desa.”
Melalui 10 program pokok PKK, kata H. Siti Robiah, tim penggerak PKK dapat menjadi motor utama dalam menggerakkan kader dan menjalin koordinasi serta sinergisitas dengan para stakeholder. Baik dengan pemerintah, maupun lembaga non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
“Untuk memperkuat hal ini ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian kita semua. Pertama memanfaatkan pemahaman mengenai filosofi, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” ucapnya.
“Kedua, mengoptimalkan potensi gerakan masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional dan daerah. Ketiga pencapaian PKK dalam pelaksanaan rencana gerakan PKK tahun 2021 sampai 2024,” paparnya. (Adv)
