Gubernur Harum Dorong Kemandirian Fiskal, Minta OPD Kaltim Optimalisasi Potensi PAD

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah sebagai langkah strategis menghadapi rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Gubernur Harum saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) atau Morning Briefing Pemerintah Provinsi Kaltim, Senin (13/10/2025). Rapat yang berlangsung di Aula BPKAD Kaltim, Samarinda, diikuti secara langsung oleh Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, serta jajaran Asisten dan pimpinan OPD.

Dalam arahannya, Gubernur Harum meminta seluruh OPD Pemprov Kaltim agar tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tetapi juga mampu menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal.

“Bukan hanya berjuang untuk anggaran yang lebih baik, tetapi juga bagaimana daerah ini tidak terus bergantung pada transfer pusat dari sumber daya alam,” ujar Gubernur Harum saat memimpin rapat secara virtual dari Kantor Badan Penghubung (Banhub) Pemprov Kaltim di Jakarta.

Ia menyebut banyak potensi pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Di antaranya Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta retribusi tongkang yang keluar dari wilayah Kaltim.

“Saya mohon ini dipetakan lebih baik. Contoh objek retribusi tongkang yang keluar dari Kalimantan Timur, sangat memungkinkan. Tentu harus diatur dengan peraturan daerah (perda). Begitu juga dengan aset-aset lainnya,” tegasnya.

Menurut Gubernur Harum, peningkatan PAD menjadi kunci bagi Kaltim agar tidak lagi bergantung penuh pada alokasi dari pemerintah pusat. Upaya ini juga akan memperkuat daya tahan fiskal daerah menghadapi fluktuasi ekonomi nasional.

“Intinya bagaimana PAD kita bisa meningkat tajam. Tolong buat pemetaan dan terobosan,” pintanya.

Selain itu, Gubernur Harum menekankan pentingnya disiplin serapan anggaran agar tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang tinggi. Ia menargetkan Silpa tidak lebih dari 3 persen, terutama bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa serapan anggaran yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.

Dengan langkah tersebut, Gubernur Harum berharap Kaltim mampu bertransformasi dari daerah penghasil sumber daya alam menjadi daerah dengan struktur ekonomi yang kuat dan mandiri. (Yah)