Genjot Realisasi Anggaran 2024, Pemkab Kutim Identifikasi Kendala Program

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Identifikasi Permasalahan Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024” di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (26/11/2024).

Acara ini bertujuan mencari solusi atas rendahnya realisasi anggaran dan program pembangunan hingga September 2024.

Kegiatan ini melibatkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Zubair, Tim PEBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Insan Bowo Asmoro selaku Kepala Bagian Pembangunan, serta perwakilan Perangkat Daerah (PD).

Kepala Bagian Pembangunan Insan Bowo Asmoro mengungkapkan progres pelaksanaan program fisik dan keuangan tahun ini belum optimal.

“Identifikasi ini penting untuk memahami kendala yang dihadapi PD. Hingga September, capaian fisik dan keuangan masih jauh dari target,” tegasnya.

Dia menambahkan, FGD ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hambatan yang dihadapi PD dalam mengeksekusi anggaran dan program.

Warsino dari Tim PEBS UI menyoroti bahwa tantangan utama PD adalah rendahnya penyerapan anggaran. Untuk itu, pihaknya memperkenalkan metode

“5 Why” untuk menggali akar masalah secara mendalam. “Dengan pendekatan ini, kita dapat merumuskan solusi yang lebih efektif, sehingga target realisasi dapat tercapai,” jelas Warsino.

Peran Pengendalian dan Kolaborasi
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Zubair mengingatkan pentingnya peran pengendalian dalam memastikan keberhasilan program.

Dia meminta PD untuk aktif berkoordinasi jika menghadapi kendala. “Kami siap membantu menyelesaikan permasalahan. Jangan ragu melapor agar pengendalian berjalan maksimal,” ujar Zubair.

Melalui diskusi intensif ini, Pemkab Kutim berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Pendekatan terstruktur diharapkan mampu mengatasi hambatan yang ada dan menggenjot realisasi program di akhir tahun anggaran 2024.

Dengan strategi yang tepat, Pemkab Kutim optimis dapat memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. (adv)