Gegara Desain Berubah Anggaran Teras Samarinda II Membengkak, DPRD Desak Evaluasi Konsultan

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Proyek Teras Samarinda Tahap II kembali menuai sorotan setelah adanya perubahan desain yang berdampak pada penambahan anggaran. Total anggaran proyek ini terbagi dalam tiga paket pekerjaan, yakni lanjutan segmen 1 sebesar Rp48 miliar, segmen 2–3 sebesar Rp21,3 miliar, serta segmen 4 sebesar Rp24,3 miliar.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai perubahan tersebut mencerminkan lemahnya kinerja konsultan perencana yang seharusnya mampu mengantisipasi kebutuhan teknis sejak awal perencanaan.

“Ada perubahan desain, ada tambahan anggaran. Artinya ada kebutuhan yang mestinya bisa terdeteksi sejak awal, tapi oleh konsultan perencana tidak terdeteksi,” ujar Abdul Rohim saat di temui Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan, salah satu kendala utama terjadi saat pekerjaan pemancangan di area jembatan, di mana ditemukan hambatan teknis sehingga harus menggunakan metode preboring.

Selain itu, proyek Teras Samarinda Tahap II juga belum sepenuhnya rampung karena masih memerlukan penyempurnaan, termasuk pada sistem pencahayaan yang direncanakan dilanjutkan tahun depan.

“Kalau kondisinya seperti ini, seharusnya penyelesaiannya bisa tepat waktu. Tapi akhirnya harus mundur karena menunggu anggaran berikutnya,” jelasnya.

Abdul Rohim menilai persoalan serupa bukan kali pertama terjadi. Ia menyinggung beberapa proyek besar di Samarinda yang juga mengalami pembengkakan biaya akibat perubahan perencanaan.

“Situasinya berulang. Terowongan mengalami penambahan biaya, Pasar Pagi juga demikian, dan sekarang Teras Samarinda kembali mengalami hal serupa. Mengapa konsultan perencananya tidak mampu mengantisipasi hal-hal yang seharusnya dapat mereka perhitungkan,” tegasnya.

Karena itu, DPRD Samarinda meminta Dinas PUPR benar-benar melakukan seleksi ketat terhadap konsultan perencana agar kejadian serupa tidak terus terulang.

“Kita minta mereka benar-benar memilah dan memilih konsultan perencana yang mampu bekerja optimal. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang terus karena berdampak buruk pada citra PUPR,” pungkas Abdul Rohim.