Kutim — Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) ke-27 tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.
Rapur itu berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis 13 Juni 2024. Mewakili Fraksi PPP, Fitri mengapresiasi upaya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim yang mencapai 84,18 persen.
Dia menerangkan untuk laporan pemerintah tercatat realisasi belanja daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp7,54 triliun dari total ABPD 2023 Kutim sebesar Rp8,96 triliun.
Capaian 84,18 persen itu, kata dia, digelontorkan untuk belanja operasional pemerintah dan belanja modal. Diharapkannya hal ini mampu meningkatkan pertumbuhan dalam pembangunan daerah.
“Diharap dapat meningkatkan pembangunan daerah, sehingga dapat memacu peningkatan perekonomian masyarakat,” tandas Fitri.
Mengingat belanja modal mampu mendongkrak investasi daerah, melalui aset pemerintah yang dapat memberi deviden atau pembagian dalam jangka panjang, maka pihaknya menyarankan agar alokasi di sektor ini ditingkatkan lagi.
“Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal, agar mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut pihaknya menilai integrasi dan kerja sama pihak legislator dan eksekutor sangat diperlukan. Sehingga dapat menyelesaikan problem di masyarakat. “Kita sebagai legislatif akan terus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan atas kinerja pemerintah. Sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.” (ADV)
