Fraksi NasDem Kutim Kritik Ketidakhadiran TAPD dalam Rapat Pembahasan APBD 2025

KUTIM, INDEKSMEDIA.ID – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kutai Timur melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas ketidakhadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dijadwalkan pada Rabu, 16 April 2025.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi NasDem, Yulianus Palangiran yang menyebutkan jika absen untuk TAPD sebagai indikasi lemahnya komitmen pemerintah dalam memenuhi aspirasi rakyat.

Dia mengatakan jika pihaknya telah menunggu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat pembahasan APBD, Namun tak satu dari mereka yang hadir.

“Kami sudah menunggu sejak pukul 13.00 WITA di Ruang Rapat Hearing, namun hingga pukul 17.00 WITA, tidak satu pun perwakilan TAPD hadir. Ini mencerminkan sikap pemerintah yang tidak menghormati lembaga legislatif maupun kepentingan publik,” tegas Yulianus, Ketua II DPRD, Kamis (17/4/2025).

Bahkan pihaknya mengaku kecewa karena rapat pembahasan APBD murni 2025 telah empat kali dijadwal ulang tanpa alasan yang jelas.

Ia pun mempertanyakan keseriusan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi dalam merealisasikan visi “Kutai Timur Hebat” jika proses pembahasan anggaran terus mandek.

“Jadwal Banmus sudah lewat, tetapi realisasi pembahasan APBD belum ada kejelasan. Jika begini terus, bagaimana mungkin program prioritas untuk masyarakat bisa berjalan?” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan jika minimnya transparansi dalam perencanaan anggaran, termasuk perubahan drastis terhadap total anggaran dari belasan triliun menjadi hanya beberapa triliun tanpa komunikasi yang memadai dengan DPRD.

“Pelanggaran prosedur, akibat tidak adanya kepastian jadwal rapat yang seharusnya menjadi agenda bersama,” jelasnya.

Yulianus mengingatkan, pemangkasan anggaran tanpa pembahasan yang terbuka bisa berdampak pada terhentinya program prioritas masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur yang sebelumnya telah diajukan melalui aspirasi warga.

Meski menyampaikan kritik tajam, Fraksi NasDem tetap menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Ardiansyah–Mahyunadi, selama program yang dijalankan berpihak kepada rakyat.

“Kami akan mendukung penuh setiap program yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Tapi jika kebijakan melenceng dari kesepakatan bersama, kami tidak akan diam,” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari TAPD. Awak media telah berupaya menghubungi Ketua TAPD yang juga Sekretaris Kabupaten, Rizali Hadi, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), namun belum mendapat respons.

Bahkan sejumlah pertanyaan yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp sejak 29 Maret hingga 17 April 2025 belum dijawab. (*)