Kutim — Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) ke-27 tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.
Rapur itu berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis 13 Juni 2024. Mewakili Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Sobirin Bagus memuji pencapaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terkait penggelontoran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun (TA) Anggaran 2023.
“Kami mengapresiasi sejumlah pencapaian pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,” ucapnya.
Menurut dia, penghargaan Opini Tanpa Pengecualian (WTP) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim yang diraih Pemkab Kutim merupakan bukti pengelolaan APBD sudah sesuai dengan aturan. Namun, menurutnya harus ada penyelarasan dengan tindaklanjut rekomendasi yang BPKB berikan.
“Namun, harus juga dibarengi dengan tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan publik dan kiranya dapat menjadi motivasi kinerja yang lebih baik kedepannya,” pintanya.
Pihaknya melayangkan harap agar pencapaian yang telah berhasil diraih Tahun 2023, di masa mendatang kembali dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan. Khususny terkait kebutuhan dasar yang benar-benat mendukung kesejahteraan.
Dimaksudkannya adalah peningkatan infrakstruktur, ekonomi, pendidikan, serta fasilitas pembangunan yang merata. Lebih jauh pihaknya meminta Pemkab Kutim konsisten berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati.
Sekaligus, ucap Sobirin, Pemkab Kutim harus menciptakan terget pencapaian maksimal, menggali sefara kreatifitas dan inovatif potensi yang ada. “Memprioritaskan penyerapan anggaran yang lebih maksimal, cepat, tepat dan terpadu bagi pemanfaatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tulasnya. (ADV)
