Evaluasi Program MBG di Samarinda, Wali Kota Tekankan Perbaikan Tata Kelola

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah mendapat sorotan serius setelah sejumlah persoalan muncul dalam pelaksanaannya di Kota Samarinda. Mulai dari laporan makanan basi hingga keterlambatan distribusi, semua menjadi perhatian Pemkot agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi siswa.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan perlunya pembenahan tata kelola secara menyeluruh untuk mencegah terulangnya kasus yang bisa merugikan penerima manfaat.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan forkopimda. Tata kelola kita memang juga harus kita benahi. Dalam artian pembenahan kita harus cegah. Kita harus tahu identifikasi apa sebabnya,” ujar Andi Harun, Kamis (2/10/2025).

Salah satu langkah yang menurutnya sangat penting adalah penyediaan fasilitas penyimpanan makanan di setiap dapur penyelenggara MBG.

“Kita berharap sebaiknya semua MBG itu punya cold storage, punya freezer. Jadi kalau pun beli bahan, lebih dari satu hari sebelum dipakai, itu masih dalam kondisi segar,” ucapnya.

AH, sapaan akrabnya Andi Harun menyadari tantangan besar yang dihadapi, sebab satu dapur MBG bisa melayani ribuan porsi per hari. Karena itu, sistem pengelolaan bahan pangan harus benar-benar ketat.

“Semua faktor mitigasi terhadap masalah itu kita harus lakukan. Tapi kita juga belum final. Satgas percepatan pelaksanaan MBG di Kota Samarinda bersama dengan forkopimda dan BGN akan terus berkoordinasi untuk menghindari hal-hal ini tidak terjadi di Kota Samarinda,” jelasnya.

Menurutnya, banyak kasus yang disebut sebagai keracunan makanan sebenarnya lebih disebabkan oleh bahan pangan yang basi akibat penyimpanan terlalu lama.

“Barang itu kalau terlalu lama disimpan, itu pasti akan terjangkit dengan virus, bakteri, atau mikroba tertentu. Dan itu yang menyebabkan gangguan pencernaan pada siswa penerima bantuan,” paparnya.

Sebagai informasi, sebelumnya sepanjang 2025, beberapa masalah tercatat di Samarinda. Di antaranya kasus makanan basi di SMAN 13 yang membuat vendor ditegur Satgas MBG, hingga keterlambatan distribusi makanan bagi 3.005 siswa karena administrasi belum rampung.

Selain itu, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Samarinda masih jauh dari ideal. Dari kebutuhan 73 SPPG, yang beroperasi baru 12 unit.

Pengawasan juga diperketat dengan kehadiran satgas di setiap puskesmas, sementara Dinas Kesehatan Kaltim menurunkan tim khusus untuk mengantisipasi keracunan makanan.

Menutup pernyataannya, Orang Nomor Satu di Samarinda itu juga menekankan bahwa solusi perbaikan MBG tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Hari ini misalnya kita datang, periksa makanan, kalau dapurnya belum punya freezer, besok beli makanan lagi. Jadi bicara ini tidak bisa hanya dengan satu dua variabel. Itu tidak menyelesaikan masalah, tapi harus kolaborasi untuk menentukan model mitigasi yang paling cocok,” pungkasnya.