Dukung Pembangunan Industri, Fraksi Demokrat DPRD Kutim Tekankan Kesiapan SDM dan Keberlanjutan

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan umum terkait Nota Penjelasan Bupati Kutai Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2044.

Pandangan tersebut dibacakan anggota DPRD Kutim, Ahmad Sulaiman, dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Kutai Timur.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat menegaskan rencana pembangunan industri yang dicanangkan pemerintah daerah akan berdampak signifikan pada perekonomian daerah.

Dampak tersebut mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur yang lebih terintegrasi, serta terbukanya lapangan kerja di sektor industri maupun sektor informal.

Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sumber pajak dan retribusi.

“Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur menyambut positif rencana pemerintah daerah dalam pembangunan industri. Namun, harus segera dilakukan langkah-langkah konkret bersama DPRD dengan melibatkan semua aspek dan pemangku kepentingan terkait,” ujar Ahmad Sulaiman.

Salah satu poin utama yang ditekankan Fraksi Demokrat adalah pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebelum masuk ke tahap industrialisasi.

Menurut Fraksi Demokrat, pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan jenis industri yang akan dikembangkan, memastikan sektor yang dipilih benar-benar mampu meningkatkan PAD melalui berbagai mekanisme, termasuk pajak industri, retribusi izin industri, serta investasi di infrastruktur dan teknologi.

“Harus ada kesiapan SDM yang maksimal sebelum industri dibangun. Pemerintah daerah harus mengidentifikasi sektor yang memiliki kesiapan tenaga kerja terbanyak sehingga industri yang hadir benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Selain itu, dalam menentukan wilayah pengembangan industri, Fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan industri tersebut.

Kawasan industri yang dibentuk harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta dikelola dengan baik agar dapat menarik investasi, baik dalam bentuk pengembangan infrastruktur maupun teknologi.

“Kawasan industri yang akan dibangun harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan secara profesional. Ini penting agar investasi pada infrastruktur dan teknologi dapat berjalan optimal dengan tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan,” ujar Ahmad Sulaiman.

Dalam pembahasannya, Fraksi Demokrat juga menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pemberdayaan masyarakat serta membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kebijakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan industri yang berkelanjutan.

“Kami menyarankan agar pemerintah memberikan ruang partisipasi yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal. Pembangunan industri harus membawa dampak positif bagi perekonomian lokal dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutai Timur,” tegasnya.

Fraksi Demokrat berharap agar rencana pembangunan industri ini tidak hanya menjadi strategi peningkatan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perencanaan yang matang, kesiapan SDM, serta regulasi yang berpihak kepada keberlanjutan lingkungan, industri di Kutai Timur dapat menjadi pilar utama dalam membangun daerah yang lebih maju dan mandiri.

“Fraksi Demokrat siap mendukung langkah strategis pemerintah dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Timur 2025-2044, asalkan perencanaan dilakukan dengan matang dan mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tutupnya. (*)