DPRD Samarinda Tinjau Tiga SD, Temukan Area Rawan Longsor dan Kelas Rusak

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di kecamatan Samarinda Ilir. Hal itu terungkap usai Komisi IV DPRD Samarinda melakukan peninjauan lapangan ke tiga sekolah, yakni SDN 001, SDN 007, dan SDN 009 pada Selasa (21/10/2025).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan bahwa tinjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai laporan masyarakat dan orang tua murid mengenai kondisi sekolah yang dinilai memprihatinkan.

“Kami Komisi IV hari ini melaksanakan tinjauan lapangan ke beberapa sekolah, tiga SD, terkait laporan dari masyarakat maupun orang tua murid. Banyak sekolah yang memang butuh perhatian,” ujar Sri Puji.

Menurutnya, salah satu sekolah yang menjadi sorotan adalah SDN 009 yang terletak di kawasan padat penduduk dengan lahan sempit dan kondisi lapangan yang tidak memadai.

“Sekolahnya kecil dan dikelilingi permukiman padat. Kondisi seperti ini jelas butuh pembenahan, baik sarana prasarana maupun infrastrukturnya,” katanya.

Sri Puji menegaskan pentingnya pembangunan sekolah yang memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan siswa.

“Pemerintah harus memastikan sekolah-sekolah itu ramah anak dan aman bencana. Jangan asal membangun tanpa memperhitungkan lingkungan sekitar,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya peran konsultan perencanaan agar pembangunan sesuai standar, termasuk penyediaan UKS, perpustakaan, sanitasi, dan air bersih.

“Kalau membangun sekolah itu harus komprehensif. Jangan asal jadi,” ujarnya.

Terkait wacana relokasi SDN 009 yang berada di area lereng, Sri Puji menilai hal itu bisa dilakukan sepanjang pemerintah memiliki lahan pengganti yang layak.

“Kalau mau relokasi bisa saja, tapi tergantung ketersediaan lahannya. Anak-anak di wilayah padat seperti itu tetap butuh sekolah di dekat tempat tinggal mereka,” jelasnya.

Plafon Ruang Belajar Bocor

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai masih ada ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Samarinda. Ia mengungkapkan, hasil peninjauan menunjukkan ada bangunan sekolah baru yang justru mengalami kebocoran dan penurunan kualitas.

“Dari tiga sekolah yang kami kunjungi, ada yang baru dibangun tapi air masih masuk ke dalam kelas. Hasil pekerjaannya tidak mencerminkan pembangunan profesional,” tegas Anhar.

Ia menyebut kualitas sejumlah bangunan sekolah sangat mengecewakan, bahkan membahayakan siswa.

“Seperti di SDN 007, plafonnya rawan jatuh dan parit besar di depan sekolah bisa membahayakan anak-anak,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

“Ini sudah lebih dari satu tahun, tapi tidak kunjung diperbaiki. Kalau karena anggarannya kecil lalu tidak dipantau, sementara proyek besar seperti SMP puluhan miliar dikerjakan dengan baik, berarti ada ketimpangan,” kritiknya.

Anhar bahkan menilai kualitas pembangunan sekolah yang ia tinjau “hanya layak diberi nilai 5,6 dari 10”. Ia meminta pemerintah kota untuk mengevaluasi kontraktor yang dianggap bekerja asal-asalan.

“Saya minta kontraktor yang mengerjakan SDN 001 itu di-blacklist. Pemasangan lampu asal-asalan, air masuk, dan kusennya tidak layak,” tegasnya.

Lebih jauh, Anhar mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus membangun sekolah unggulan, sementara sekolah di pinggiran kota justru terabaikan.

“Pemerintah sekarang ini hanya peduli dengan sekolah unggulan, sementara sekolah di pinggiran banyak yang rusak. Padahal semua sekolah seharusnya bisa menjadi unggulan,” katanya.

Ia menambahkan, kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh status “unggulan” sebuah sekolah, melainkan oleh kesetaraan sarana, tenaga didik, dan kurikulum.

“Pemimpin-pemimpin kita banyak yang lahir dari sekolah biasa, bukan sekolah unggulan. Jadi jangan sampai sekolah-sekolah kecil dianggap tidak penting,” tandasnya.