DPRD Kutim Konsultasi Penanganan Banjir di PUPR Kaltim, Ketua Komisi C : Gerak Cepat Cari Solusi

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, bersama jajaran Komisi C DPRD Kutim melakukan kunjungan konsultasi ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Para wakil rakyat itu membahas penanganan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur, terutama di Sangatta dan Kecamatan Bengalon.

Ketua Komisi C DPRD Kutim, H. Ardiansyah, menegaskan langkah ini merupakan bentuk keseriusan legislatif Kutim dalam mencari solusi konkret atas persoalan banjir yang sudah lama membayangi masyarakat.

“Ketua DPRD dan Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur berupaya mencari solusi untuk menangani banjir di Sangatta dan Kecamatan Bengalon. Ini dibuktikan dengan gerak cepat melalui koordinasi langsung ke Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dengan Bidang Sumber Daya Air (SDA),” ujar H. Ardiansyah.

Selain membahas penanganan banjir di Sangatta dan Bengalon, pertemuan tersebut juga menyoroti kondisi di wilayah Karangan, Muara Ancalong, dan Telen.

Tak hanya itu, rombongan DPRD Kutim turut berkoordinasi dengan Bagian Aset Dinas PUPR Kaltim terkait pemanfaatan lahan eks Projasam yang direncanakan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Bengalon.

“Alhamdulillah, Dinas PUPR Kaltim menyambut baik kedatangan kami. Mereka berkomitmen untuk membahas persoalan ini di tingkat provinsi dan siap membantu penanganan banjir di Kutai Timur,” tambahnya.

Dinas PUPR Kaltim disebut telah menyiapkan rencana teknis penanganan banjir dan bahkan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaannya, baik dari anggaran perubahan maupun Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun ini.

“Kami berharap dengan koordinasi yang baik antara daerah dan provinsi, Insya Allah akan ada jalan terbaik untuk mengatasi banjir di Kutai Timur. Sebagai wakil rakyat, kami tidak akan tinggal diam melihat penderitaan masyarakat,” tegas Ardiansyah.

Kunjungan ini menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam mewujudkan penanganan banjir yang menyeluruh dan berkelanjutan di Kutim. (*)