DPRD Kaltim Usulkan Sekolah Asrama untuk Atasi Ketimpangan Akses Pendidikan di Kutai Timur

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Rendahnya akses pendidikan menengah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Berdasarkan data, masih ada beberapa kecamatan di Kutim yang belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara memadai.

Dari data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat 24 SMA dan 25 SMK di Kutim. Namun, distribusinya tidak merata. Beberapa kecamatan seperti Telen tercatat belum memiliki SMA, sementara kecamatan lain seperti Kaubun, Batu Ampar, Long Mesangat, dan Busang belum memiliki SMK sama sekali. Ketimpangan ini berdampak pada akses pendidikan ribuan pelajar di daerah pedalaman.

Bahkan, menurut data Kaltim Post, terdapat 12.802 anak di Kutim yang belum mengenyam pendidikan formal, baik karena putus sekolah maupun belum pernah bersekolah. Kondisi ini memperlihatkan masih besarnya tantangan dalam menuntaskan program wajib belajar di kabupaten yang luas wilayahnya mencapai lebih dari 35 ribu kilometer persegi itu.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kaltim Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, menilai bahwa persoalan utama bukan hanya pada jumlah sekolah, tetapi juga aksesibilitas dan jarak antarwilayah.

“Kalau kaitannya soal akses jarak, pastilah karena wilayah Kutai Timur itu sangat luas. Jarak antara satu desa dengan yang lain jauh, sehingga tidak mungkin setiap desa dibangun sekolah SMA,” ujarnya saat dihubungi via telepon Rabu (5/11/2025).

Agusriansyah menjelaskan, untuk mengatasi hal itu, diperlukan dua langkah strategis. Pertama, peningkatan infrastruktur jalan agar siswa di desa-desa terpencil bisa menjangkau sekolah terdekat.

“Kadang-kadang jalan yang rusak itu kewenangan kabupaten, sedangkan sekolahnya kewenangan provinsi. Jadi dua-duanya harus sinergi. Infrastruktur jalan harus segera diperbaiki,” jelasnya legislator dari daerah pemilihan VI (Kutai Timur, Bontang dan Berau) ini.

Langkah kedua, menurutnya, adalah pembangunan sekolah berasrama (boarding school) yang dilengkapi fasilitas dasar, agar pelajar dari kecamatan jauh bisa tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya dan jarak.

“Harus ada sekolah berasrama gratis, lengkap dengan asrama dan makan gratis. Anak-anak dari wilayah kecamatan sekitarnya bisa tinggal di situ tanpa terbebani hal-hal lain,” tegasnya.

Ia juga berharap pembangunan SMAN baru di Sangatta Selatan tahun ini berjalan lancar tanpa hambatan dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SMAN 1 dan SMAN 2 Sangatta Utara dapat segera terealisasi.

Dengan demikian, hal itu dapat menyelesaikan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun-tahun mendatang dan memastikan semua siswa di daerah mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara.

Selan itu, menjadikan SMK Negeri yang Filial atau kelas jauh di SMK di Desa Marukangan dan membangun sekolah SMA Negeri di desa Sandaran perbatasan dengan Kabupaten Berau.

“Usulan ini berulang kali telah disampaikan dirapat komisi dengan dinas terkait, dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, “ ujarnya.

Agusriansyah juga mendorong penyediaan bus sekolah antar-desa sebagai solusi sementara untuk menjembatani pelajar menuju sekolah terdekat.

“Kalau dibangun di setiap desa itu tidak optimal, tapi bisa disediakan bus sekolah agar jarak antar-desa ke SMA atau SMK yang ada bisa dijangkau,” katanya.

Sekretaris Fraksi PKS ini menambahkan, pembangunan fasilitas pendidikan representatif di Kutim harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang, karena pemerataan akses pendidikan merupakan bagian penting dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang pendidikan.

Dengan kondisi geografis Kutai Timur yang luas dan tersebar, pendekatan pendidikan berbasis asrama dan transportasi gratis dinilai menjadi solusi realistis agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena faktor jarak.