DPPKB Kutim Tegaskan Program Orang Tua Asuh Cegah Stunting Bukan Beban APBD

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Sosialisasi Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) tingkat kabupaten tahun 2025, Rabu (25/6/2025). Kegiatan itu berlangsung di Kantor DPPKB Kutim.

Sosialisasi ini merupakan upaya pemerintah dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan melalui pendekatan gotong royong lintas sektor dan masyarakat.

Kepala DPPKB Kutai Timur, Achmad Junaidi, menjelaskan program Genting merupakan inisiatif Nasional yang bersifat kolaboratif dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, program ini bertujuan mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk turut serta mencegah stunting secara sukarela.

“Program ini merupakan program nasional di luar APBD. Pemerintah ingin membangun sinergitas antara masyarakat dan pemangku kepentingan tanpa gunakan APBD. Mereka peduli dengan stunting. Untuk itu perlu kita sosialisasikan. Jangan sampai ada pemikiran, adanya program Genting ini lalu menganggarkan di APBD. Termasuk di DPPKB,” tegas Junaidi.

Untuk itu, Junaidi menginstruksikan seluruh pejabat di lingkungan DPPKB Kutim mengambil minimal satu anak asuh guna mendukung langsung program pencegahan stunting ini.

“Seluruh pejabat DPPKB sendiri saya instruksikan wajib mengambil minimal satu anak asuh untuk mencegah stunting. Program ini di DPPKB sudah berjalan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bantuan dari orang tua asuh tidak selalu dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Bentuk dukungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik keluarga yang berisiko stunting.

“Tidak semua anak stunting atau anak risiko stunting ini butuh PMT. Bantuan kepada anak asuh ini tergantung dari kebutuhan mereka. Contoh, ada keluarga risiko stunting, tapi setelah dicek anaknya sehat. Tapi kenapa masuk data? Ternyata mereka tidak punya jamban sesuai standar kebersihan,” terangnya.

Ia menambahkan dalam kasus seperti itu, bantuan yang diberikan bisa dalam bentuk penyediaan sanitasi atau akses air bersih, bukan makanan tambahan.

“Cukup buatkan jamban yang sesuai standar kebersihan. Contoh lagi, ada keluarga yang masih konsumsi air hujan. Orang tua asuh harus memberikan pasokan air bersih seperti PDAM. Masukkan PDAM ke keluarga itu. Ini mitigasi awal. Bila ini maksimal, anak kita tidak masuk stunting,” lanjut Junaidi.

Dia juga menekankan pentingnya penggunaan satu basis data yang sah dan terverifikasi untuk program penanganan stunting. Menurutnya, data resmi hanya berasal dari DPPKB Kutim.

“Tindakan untuk anak stunting ini harus satu data. Data itu hanya dari DPPKB. Bila ini dilakukan, angka stunting di Kutim akan turun,” pungkasnya. (*)