DP3A Gencar Lakukan Sosialisasi, Tingkatkan IPG di Kutai Timur

Kutim — Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Idham Cholid mengatakan saat ini pihaknya tengah gencar mengawal program kabupaten layak anak.

Hal itu sesuai instruksi Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman yang menginginkan Kutim sebagai wilayah nyaman bagi anak-anak, termasuk peningkatan partisipasi perempuan. Mengingat Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kutim terbilang rendah.

“Pertama itu sesuai dengan perintah pak Bupati bahwasanya kita akan mengawal untuk hadirnya Kabupaten layak anak. Itu dalam rangka juga supaya perolehan Kutim bisa meningkat dari Madya ke Nindya. Itu program jangka pendek ini yang kita kawal agar bisa terealisasi,” ucapnya saat ditemui, Kamis 6 Juni 2024.

“Kemudian yang kedua Kutim ini dalam hal pengarusutamaan gender kan masih peringkat bawah dari 10 kabupaten/kota sehingga itu yang kami genjot, coba kerja sama dengan semua stakeholder terkait sehingga nanti pengarusutamaan gender terutama angka ketimpangan gender, menggalang partisipasi perempuan, supaya juga akses pembangunan di Kutim itu bisa meningkat,” sambungnya.

Hal itu digencarkan Pemkab Kutim lantaran ingin meningkatkan IPG di wilayahnya. Mengingat Kutim berada di posisi ke-7 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.

“Sehingga nanti pemberdayaan gender itu indeks posisinya di Kutim lebih baik lagi. Kita kan sekarang ini sedang berada di peringkat 7 dari 10 wilayah. Itu (program kita) dalam waktu dekat,” paparnya.

“Di samping itu kita melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Kemudian permasalahan-permasalahan perempuan juga terkait dengan hukum, kita akan berupaya meringankan beban mereka,” tambahnya.

Lebih lanjut Kadis memaparkan pihaknya kerap laksanakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan peningkatan keterampilan. “Kemudian ada bantuan-bantuan. Nah itu seiring dengan kasus-kasus yang ada, memberikan penyadaran kepada semua, misalnya partisipasi anak terkait pelayanan publik, bagaimana akses terhadap pembangunan itu bisa ada kesetaraan,” terangnya.

“Di samping itu karena anggaran kita terbatas, kita juga mengadakan fasilitasi, artinya kita bekerja sama dengan provinsi. Kayak kemarin kita dapat fasilitasi DP3A provinsi. Mengadakan pencegahan tentang narkoba. Kemudian hari sebelumnya juga kerja sama dengan dengan DP3A provinsi terkait pengarusutamaan gender, kita undang semua lapisan masyarakat,” pungkasnya. (ADV)