Dorong Evaluasi DBH di Pusat, Gubernur Harum Minta Alokasi Lebih Adil untuk Daerah Penghasil

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerintah pusat agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema Dana Bagi Hasil (DBH). Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud atau Harum, menegaskan perlunya kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam, terutama setelah adanya wacana pemangkasan DBH yang berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah.

Rudy menyampaikan pandangannya dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Dalam forum tersebut, hampir semua gubernur menyoroti kekhawatiran serupa: turunnya DBH berisiko memperlambat pembangunan dan proyek strategis di daerah.

“Kita berdoa, pak menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insya Allah akan ada APBN perubahan yang segera disinkronkan,” ujar Rudy seusai pertemuan.

Ia menjelaskan bahwa Kaltim menjadi salah satu provinsi yang paling terdampak penurunan alokasi DBH tahun ini. Dari semula mencapai Rp6–7 triliun, dana tersebut turun drastis menjadi hanya sekitar Rp1,6 triliun.

Kondisi ini, kata Rudy, tentu memengaruhi kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program prioritas lainnya.

Sebagai provinsi penyumbang besar pendapatan nasional dari sektor batu bara dan migas, Rudy menilai sudah seharusnya Kaltim memperoleh porsi DBH yang proporsional.

“Sebagai daerah penghasil sumber daya alam, sudah sepatutnya Kaltim mendapat perhatian dan porsi lebih besar dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Meski demikian, mantan anggota DPR RI ini tetap menyambut positif komitmen Menteri Keuangan yang disebutnya terbuka terhadap masukan dari daerah.

Ia menilai, Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan pemikiran yang progresif dalam mencari solusi atas ketimpangan fiskal.

“Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” tambah Rudy.

Dalam forum APPSI tersebut, para gubernur sepakat agar pemerintah pusat segera melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal dan pemerataan dana pembangunan.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pembangunan nasional.

“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Jadi, keberhasilan pembangunan di Kaltim juga bagian dari keberhasilan pembangunan nasional,” pungkasnya. (Yah)