Dihantui Pemangkasan TKD 2026, Pemprov Kaltim Tegaskan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Prioritas

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan besar menjelang tahun anggaran 2026, seiring munculnya wacana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Meski tekanan fiskal diprediksi meningkat, Pemprov Kaltim memastikan program sosial yang langsung menyentuh masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan jika pemangkasan TKD benar-benar terjadi hingga 50 persen, penyesuaian anggaran tidak dapat dihindari. Namun, dua program vital — pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis — tetap akan dipertahankan.

“TPP mungkin akan disesuaikan, dan beberapa proyek strategis bisa ditunda. Tapi program sosial, yang langsung menyentuh masyarakat, wajib tetap berjalan,” tegas Seno, Senin (6/10/2025).

Data menunjukkan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan Pemprov Kaltim tergolong tinggi.

Sekretaris Daerah diketahui menerima sekitar Rp99 juta per bulan, sementara sejumlah pejabat strategis memperoleh puluhan juta rupiah. Meski angka ini menuai sorotan, Pemprov menegaskan kebijakan rasionalisasi tetap berfokus pada kepentingan publik.

Berdasarkan rancangan alokasi TKD 2026 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Kaltim diperkirakan hanya akan menerima sekitar Rp2,49 triliun Dana Transfer Umum (DTU). Rinciannya meliputi DBH Migas Rp48 miliar, DBH Minerba Rp1,19 triliun, Dana Reboisasi Rp51 miliar, dan DAU Rp866 miliar.

Untuk mengantisipasi potensi defisit, Pemprov Kaltim menyiapkan langkah rasionalisasi belanja dan akan berkoordinasi dengan DPRD guna memprioritaskan program yang paling vital.

“Kita harus duduk bersama DPRD, memprioritaskan program vital, menunda yang tidak penting, dan memangkas yang bisa dikurangi,” jelas Seno.

Selain upaya internal, dukungan juga datang dari Forum Rumah Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) — wadah yang beranggotakan tokoh masyarakat, adat, dan mantan pejabat daerah. Forum ini berkomitmen membantu Pemprov menyuarakan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat melalui anggota DPD RI agar kebijakan pemangkasan TKD dapat dikaji ulang.

“FRKB ingin membantu kita menyampaikan aspirasi kepada anggota DPD agar pusat mempertimbangkan kembali pemangkasan,” imbuh Seno. (yah)