DBH 2026 Dipangkas, Seno Aji Minta Pemprov dan Kabupaten/Kota Kolaborasi Genjot PAD

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menggenjot strategi pengelolaan anggaran daerah menyusul defisit Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026 oleh pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi situasi ini.

“PAD tahun ini masih kurang sekitar Rp3 triliun. Alokasi dana untuk provinsi maupun kabupaten/kota otomatis berkurang. Kami dorong pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD masing-masing, jangan hanya mengandalkan DBH,” ujar Seno Aji kepada Indeksmedia.Id Senin (13/10/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pemerintah pusat tetap akan menyalurkan tambahan DBH, termasuk tagihan DBH kurang bayar dari tahun sebelumnya.

“Kalau itu kita tagih, kemungkinan pada November ini akan keluar sekitar Rp1,1 triliun. Sementara tambahan DBH dijanjikan cair di kuartal pertama 2026, antara Februari atau Maret,” jelasnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Pemprov Kaltim juga merencanakan penggabungan sejumlah kegiatan pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota agar penggunaan anggaran lebih efisien.

“Kami akan diskusikan mana kegiatan yang bisa digabung untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran,” tambah Seno Aji.

Langkah ini diambil agar pembangunan di Kaltim tetap berjalan optimal meski terjadi penurunan DBH dan PAD.

Pemprov Kaltim menekankan peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan pendapatan daerah sebagai penopang kegiatan pembangunan di semua sektor.

“PAD berkurang, otomatis alokasi Banprov dan Bankeu juga berkurang. Kami sudah dorong pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD masing-masing, tidak hanya mengandalkan DBH,” pungkasnya.