Cari Pendapatan PAD Baru, Pemprov Kaltim Lirik Skema Parkiran Kapal di Sungai Mahakam

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Tekanan fiskal akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) harus lebih selektif dan realistis dalam menjaga keberlanjutan pendapatan daerah.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemprov mulai melirik sektor yang selama ini luput dari kontribusi langsung ke kas daerah, yakni aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Yusliando, menyebut pemotongan TKD pada 2026 yang mencapai sekitar Rp6 triliun menjadi sinyal kuat agar daerah tidak lagi bergantung penuh pada dana pusat.

Salah satu opsi yang kini dikaji serius adalah penyediaan layanan penambatan kapal di alur Sungai Mahakam.

“Dengan berkurangnya dana dari pusat, mau tidak mau daerah harus kreatif melihat potensi yang ada. Sungai Mahakam ini sejak lama menjadi jalur vital pelayaran, dan di situ ada peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan,” ujar Yusliando.

Selama ini, aktivitas kapal di Sungai Mahakam berlangsung padat, namun manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh pemerintah daerah.

Kondisi tersebut mendorong Pemprov Kaltim untuk mencari celah agar aktivitas strategis itu turut menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski demikian, Yusliando menegaskan Pemprov tidak bermaksud mengambil alih kewenangan pengelolaan alur pelayaran.

Sungai Mahakam berada di bawah otoritas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Kementerian Perhubungan, dengan keterlibatan sejumlah operator, termasuk Pelindo.

“Kami tidak mengambil alih kewenangan, tapi ingin ada mekanisme yang memungkinkan daerah mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pelayaran yang sangat padat di Sungai Mahakam,” jelasnya.

Sebagai bentuk kehati-hatian, Dishub Kaltim merancang pembangunan fasilitas tambat kapal secara terbatas pada 2026 di dua lokasi lahan milik Pemprov, yakni kawasan Sungai Kunjang dan Sungai Lais. Pembangunan dilakukan bertahap untuk menekan risiko pembengkakan anggaran.

“Nanti tidak langsung banyak. Kita mulai dari dua lokasi dulu, sambil melihat kemampuan anggaran dan efektivitas pelaksanaannya,” kata Yusliando.

Jika skema ini berjalan sesuai rencana, pengelolaan jasa tambat kapal akan melibatkan BUMD PT Melati Bhakti Satya (MBS) melalui kerja sama bisnis ke bisnis dengan KSOP.

Pemprov Kaltim menargetkan layanan tersebut dapat beroperasi pada 2027 dan mulai memberi kontribusi nyata terhadap PAD.