Bupati Kutim Tutup Pekan Pemuda 2025, Sebut KNPI Motor Gerakan Pemuda

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Closing Ceremony Pekan Pemuda 2025 berlangsung meriah di Bukit Pelangi, Sabtu (15/11/2025).

Ribuan masyarakat dari berbagai Kecamatan di Kutai Timur (Kutim) berkumpul mengikuti kegiatan puncak yang dihadiri sejumlah tokoh penting daerah dan provinsi.

Turut hadir Bupati Kutai Timur H. Ardiansyah Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Anggota DPRD Kaltim Agus Aras, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kutim Basuki Isnawan.

Kehadiran para pejabat tersebut menjadi dukungan pemerintah terhadap gerakan pemuda yang semakin berkembang di Kutai Timur.

Bupati Kutim secara resmi menutup rangkaian kegiatan Pekan Pemuda. Dia mengapresiasi kiprah pemuda Kutim yang tergabung dalam KNPI maupun komunitas pemuda lainnya.

“Kami sudah melihat pemuda Kutim melalui KNPI, ada Komite Tani Muda. Mereka menggarap sawah, tambak, holtikultura, dan perikanan air tawar. Ada juga pemuda bergerak di seni dan budaya, sosial, pendidikan, ekonomi kreatif,” kata H. Ardiansyah Sulaiman.

Bupati menegaskan pemuda harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berkontribusi dalam pembangunan.

“Oleh karenanya, pemuda memberikan ruang kepada KNPI untuk mengisi ruang gerak pemuda sesuai misi,” tegasnya.

Ardiansyah juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Kutim yang sangat tinggi, mencapai 10 persen, namun belum tentu dinikmati seluruh masyarakat.

“Saya masih belum yakin, apakah pertumbuhan ekonomi itu bisa dinikmati seluruh masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.

Karena itu dia mendorong pemuda untuk terlibat dalam sektor produktif, termasuk pertanian, perikanan, dan usaha kreatif.

“Ini telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa KNPI bergerak. Lihat ada kolam, tambak, dan sawah yang mereka garap,” terangnya.

Terkait isu penangkaran buaya, H. Ardiansyah Sulaiman menjelaskan kewenangan berada di Kementerian Lingkungan Hidup.

“Semoga kajiannya segera selesai. Kita tidak ingin melihat ada korban manusia,” katanya. Dia berharap penanganan buaya juga bisa berdampak pada ekonomi kerakyatan. (adv)