INDEKS MEDIA KALTIM

Berita Hari Ini di Kalimantan Timur (Kaltim)

Buka Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah, Ini Pesan Wakil Bupati Kutai Timur

Chaliq | Jumlah pembaca: 4500 views
Wakil Bupati Kutai Timur, H. Mahyunadi saat membuka sosialisasi penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan dana hibah.

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Wakil Bupati Kutai Timur, H. Mahyunadi, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Penyusunan Tata Cara Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah, yang digelar oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kutim.

Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Bagian Kesra, Nurkholis, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“APBD yang diberikan dalam bentuk dana hibah harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami memberikan sosialisasi penyusunan tata cara laporan pertanggungjawaban bantuan dana hibah,” ungkap Nurkholis.

Dia juga menambahkan pengelolaan dana hibah bukanlah hal yang mudah. “Kami di Kesra mengurusi dana hibah tidak baik-baik saja. Kami juga deg-degan. Maka dari itu, tujuan kegiatan ini adalah agar para penerima benar-benar mendengarkan dan mencermati apa yang disampaikan narasumber,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan Pemkab Kutim mendukung penuh pemberian dana hibah, selama dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia menyebut total dana hibah yang disalurkan mencapai Rp98 miliar.

“Para penerima hibah harus mengelola dana ini dengan sebaik-baiknya. Pemkab Kutai Timur tidak pelit kepada masyarakat, sepanjang dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Ia juga mencontohkan hibah yang sifatnya wajib, seperti kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) dan STAUS. “Kalau tidak diberikan, proses pendidikan mereka akan terhambat. Jadi, pemberian hibah tidak dipandang dari sisi politik,” ujarnya.

Mahyunadi berharap para penerima hibah menyusun laporan pertanggungjawaban dengan benar, karena hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah.

“Jangan pulang sebelum benar-benar paham. Ini penting untuk kita semua, karena kita sedang mengejar predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan,” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

Maaf Untuk Copy Berita Silahkan Hubungi Redaksi Kami!