Buka Rakor, Wabup Kutai Timur Sebut Infrastruktur dan Digitalisasi Perlu Dilakukan untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur (Kutim), H. Mahyunadi, membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kutim 2025 yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (23/9/2025).

Pada kesempatan itu, dia menekankan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 bukanlah hal yang mudah, mengingat target 7 persen pada periode sebelumnya tidak tercapai.

“Ini sangat berat, karena periode lalu pertumbuhan ekonomi nasional ditarget 7 persen tidak tercapai. Tapi, kali ini target mencapai 8 persen. Ini harus kita kejar. Kita akan menentukan arah agar daerah kita bisa mencapai target,” terang, H. Mahyunadi.

Menurutnya, pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan pengelolaan potensi dari semua sektor. Untuk itu, dia menilai menjalankan sembilan langkah konkret percepatan ekonomi yang telah dirumuskan sebelumnya perlu dilakukan, termasuk optimalisasi penanaman modal asing dan dalam negeri.

Mantan Ketua DPRD Kutai Timur itu juga menegaskan perusahaan harus memastikan hak-hak karyawan terpenuhi. Selain itu, dia menilai lambatnya progres infrastruktur yang disebut sebagai modal utama pertumbuhan ekonomi.

“Proyek infrastruktur kita sangat lambat. Modal utama pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur. Jika itu macet, maka akan macet juga pertumbuhan ekonomi. Maka wajib pembangunan infrastruktur dimaksimalkan,” ujarnya.

Terkait pengendalian harga barang pokok, Mahyunadi mengingatkan agar rapat rutin mingguan benar-benar menghasilkan solusi. Dia juga menyambut positif rencana investasi perusahaan yang akan membuka ribuan lapangan kerja baru, seraya menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal.

Di sektor pertanian, ia menyebut Kecamatan Kaubun berpotensi panen padi hingga tiga kali setahun, yang dapat meningkatkan produktivitas pangan daerah.

Sementara itu, percepatan pelayanan publik juga menjadi perhatian dengan segera diluncurkannya Mall Pelayanan Publik (MPP).

“Kita memang paling terakhir, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Semua pelayanan harus dipermudah,” kata Mahyunadi.

Dia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta inovasi digitalisasi. Menurutnya, Kutim tidak boleh tertinggal dalam transformasi digital.

“Kita sudah masuk generasi digitalisasi, jika kita terlambat, kita akan ketinggalan. Siapkan internet gratis ke desa-desa agar informasi dapat masuk ke masyarakat kita yang pelosok-pelosok. Untuk membuka digital dan informasi tersalurkan, tidak boleh ada daerah blank spot,” tegasnya. (qie)